Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia, Dr. Darmansjah Djumala. Foto: KBRI Wina
Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia, Dr. Darmansjah Djumala. Foto: KBRI Wina

Indonesia Ingatkan Kejahatan Terorganisir Ambil Kesempatan saat Pandemi

Internasional indonesia-pbb kejahatan internasional
Fajar Nugraha • 13 Oktober 2020 07:43
Wina: Indonesia mendorong dunia tidak lengah menghadapi ancaman kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara terorganisir masih terus terjadi meskipun pandemi covid-19 merebak.
 
“Kewaspadaan perlu terus dipertahankan dan kerja sama internasional dalam mencegah kelompok kejahatan terorganisir transnasional memanfaatkan situasi perlu semakin ditingkatkan,” ujar Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia, Dr. Darmansjah Djumala, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan nasional yang dibacakan pada Konferensi Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir Sesi ke-10 yang dimulai 12 Oktober 2020 di Markas Besar PBB di Wina, Austria.
 
Dubes Darmansjah juga menyampaikan bahwa Indonesia juga meminta perhatian internasional terhadap bentuk kejahatan lain termasuk kejahatan perikanan (fisheries crimes) yang tidak hanya bersifat lintas batas namun juga berdampak buruk pada lingkungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Ancaman fisheries crimes ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Kerja sama internasional yang efektif yang sejalan dengan hukum nasional dan instrumen internasional juga perlu terus ditingkatkan,” demikian ditegaskan oleh Dubes Darmansjah, dalam keterangan tertulis KBRI Wina yang diterima Medcom.id, Rabu 13 Oktober 2020.
 
“Meskipun beberapa bentuk kejahatan lintas batas seperti perdagangan orang dan penyelundupan migran sedikit menunjukkan tren menurun akibat pengetatan perbatasan masa pandemi ini. Namun kelompok kejahatan terorganisir lintas negara dapat berupaya untuk memanfaatkan situasi dengan beroperasi di bidang kesehatan dan pengadaan publik seperti penipuan dan perdagangan obat-obatan di bawah standar atau dipalsukan,” tegas Dubes Darmansjah.
 
Konferensi ke-10 tersebut juga diharapkan dapat memutuskan pelaksanaan mekanisme review UNTOC yang akan memberikan kesempatan bagi negara pihak untuk mengevaluasi dan mengetahui kesenjangan hukum nasionalnya terkait upaya melawan kejahatan lintas negara terorganisir. Beberapa resolusi juga akan dibahas oleh peserta pertemuan.
 
Mengingat situasi pandemi, sebagian besar delegasi dari negara peserta mengkuti pertemuan secara virtual, termasuk delegasi Indonesia dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Konferensi Negara Pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention against Transnational Organized Crime/ UNTOC) Ke-10 ini akan berlangsung hingga 16 Oktober 2020 yang sekaligus juga merayakan 20 tahun ditandatanganinya Konvensi ini.
 
UNTOC disahkan pada tahun 2000 dan mulai diberlakukan sejak 29 September 2003. Hingga saat ini, tercatat 190 negara telah menjadi Negara Pihak Konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi UNTOC pada 2009.

 
(REN)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif