"Ia mengingatkan semua pihak untuk memenuhi tanggung jawab dalam melindungi masyarakat sipil beserta infrastrukturnya di bawah hukum internasional," ucap juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dikutip dari laman UN News pada Selasa, 6 Oktober 2020.
Guterres juga menggarisbawahi tidak adanya solusi militar dalam konflik di Nagorno-Karabakh. Ia pun menyerukan Armenia serta Azerbaijan untuk segera mengakhiri pertempuran.
Selain kepada Armenia dan Azerbaijan, Guterres juga menyerukan kepada semua aktor regional dan internasional terkait untuk menggunakan pengaruh masing-masing. Ia meminta agar semua pihak berusaha bersama dalam mendorong Armenia dan Azerbaijan kembali ke meja negosiasi di bawah payung Minsk Group dari Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE).
Dalam keterangan pers di kantor PBB, Dujarric menyampaikan informasi terbaru seputar isu kemanusiaan di Nagorno-Karabakh. Ia menyebut bahwa Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) khawatir terhadap konflik di Nagorno-Karabakh yang mulai berdampak pada masyarakat sipil.
"Kolega kemanusiaan kami menginformasikan bahwa pertempuran terus menelan korban jiwa serta luka dari kalangan warag sipil," sebut Dujarric.
"Dari fase awal pertempuran hingga hari ini, lebih dari 40 warga sipil dilaporkan tewas dan 200 lainnya terluka dari kedua kubu. Ratusan rumah juga rusak parah," sambungnya.
"Tim negara anggota PBB di Yerevan dan Baku siap merespons terhadap kebutuhan kemanusiaan. Tapi sejauh ini kedua pemerintahan belum meminta bantuan dari kami," tutur Dujarric.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
