Pemimpin Militer Myanmar Min Aung Hlaing ingin memperkuat cengkraman kekuasaan. Foto: AFP
Pemimpin Militer Myanmar Min Aung Hlaing ingin memperkuat cengkraman kekuasaan. Foto: AFP

Junta Myanmar Berniat Perkuat Cengkeraman Kekuasaan

Internasional pbb konflik myanmar Myanmar politik myanmar aung san suu kyi Min Aung Hlaing
Fajar Nugraha • 11 Agustus 2021 11:04
New York: Utusan khusus PBB untuk Myanmar mengatakan pada Selasa (10 Agustus) pemimpin militer negara itu tampaknya bertekad untuk memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan menyusul kudeta Februari dan partai politik pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dapat segera dibubarkan.
 
Christine Schraner Burgener mengutip pengumuman penguasa militer Min Aung Hlaing bulan ini bahwa ia sekarang menjadi perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk. Pemerintahan Min juga membatalkan secara resmi hasil pemilihan November, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi ( NLD).
 
"Saya khawatir kita akan segera mendengar juga bahwa partai NLD dapat dibubarkan. Ini adalah upaya untuk mempromosikan legitimasi terhadap kurangnya tindakan internasional yang diambil," kata Schraner Burgener kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Rabu 11 Agustus 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya harus menjelaskan bahwa PBB tidak mengakui pemerintah, jadi terserah negara-negara anggota,” ungkapnya.
 
Dia mengatakan kecuali negara-negara anggota PBB bertindak, Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun -,penentang junta,- tetap menjadi utusan sah negara itu di badan dunia di New York dan Aung San Suu Kyi serta Presiden Myanmar Win Myint adalah pemimpin negara itu.
 
Junta, yang berpendapat bahwa Kyaw bukan perwakilan resmi pemerintah militer dan muncul melalui transfer kekuasaan konstitusional. Mereka mengatakan ingin menunjuk Aung Thurein -,anggota militer Myanmar dari 1995 hingga 2021,- untuk menjadi Duta Besar Myanmar untuk PBB.
 
Kredensial PBB pada awalnya dipertimbangkan oleh komite sembilan anggota yang ditunjuk pada awal setiap sesi tahunan Majelis Umum beranggotakan 193 orang, yang dimulai pada September.
 
Schraner Burgener menekankan bahwa terserah kepada negara-negara anggota untuk memutuskan siapa yang harus mewakili Myanmar, tetapi dia menggambarkannya sebagai ‘momen penting’.
 
"Saya masih yakin bahwa ini adalah kudeta, yang belum berhasil diselesaikan. Itu adalah tindakan yang melanggar hukum dan kami masih memiliki pemerintahan yang sah dari NLD,” tegas Burgener.
 
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan, beberapa berpuncak dengan pemungutan suara di Majelis Umum. Komite kredensial juga dapat menunda keputusan dan membiarkan kursi kosong.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif