London: Para pemimpin adat dari sejumlah negara bekas koloni Inggris pada Kamis, 4 Mei 2023, mendesak Raja Charles III untuk segera meminta maaf atas “rasisme selama berabad-abad” dan “warisan genosida” yang dilakukan oleh kerajaan. Permintaan itu disampaikan menjelang upacara penobatan Raja Charles III yang akan berlangsung pada akhir pekan ini.
Para pemimpin adat menyampaikan permintaan tersebut melalui sebuah surat resmi. Surat itu ditandatangani oleh sebanyak 12 perwakilan negara persemakmuran. Selain menuntut permintaan maaf, mereka juga menyerukan reparasi keuangan dan pengembalian harta budaya yang dicuri.
Surat permintaan permohonan maaf tersebut juga ditandatangani oleh para pemimpin dari Australia serta beberapa negara Karibia yang pernah dijarah untuk dijadikan budak. Para penduduk asli Australia diketahui pernah dibantai oleh penjajah Inggris dan dipaksa keluar dari tanah mereka.
Mantan atlet Olimpiade Nova Peris, wanita Aborigin pertama yang terpilih menjadi anggota parlemen federal Australia merupakan salah satu pemimpin yang menandatangani surat tersebut.
Peris mengatakan sudah waktunya kerajaan Inggris untuk "mengakui dampak mengerikan dan abadi" dari kolonisasi dan "warisan genosida" yang dirasakan oleh banyak penduduk pribumi.
"Selama minggu penobatan, sangat penting bagi kami untuk berdiskusi dan mendidik orang tentang kebenaran di balik penjajahan," kata Peris, dikutip dari AFP, Jumat, 5 Mei 2023.
"Percakapan dimulai dengan mendengarkan,” lanjutnya.
Selain perwakilan dari Australia, surat itu juga ditandatangani oleh perwakilan dari Kanada, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Kelompok ini telah bersatu untuk membantu rakyat mereka "pulih dari rasisme, penindasan, kolonialisme, dan perbudakan selama berabad-abad".
Selama beberapa tahun terakhir, Charles memang telah meningkatkan upaya untuk terlibat dengan para pemimpin adat di beberapa negara bekas koloni Inggris. Pasalnya, monarki dinilai tetap memiliki hubungan dengan perdagangan budak dan warisan kekerasan Kerajaan Inggris.
Sebelumnya, Charles pernah menyatakan bahwa pihak kerjaan harus "mengakui kesalahan yang dilakukan pada masa lalu tersebut". Meskipun demikian, surat itu menuntut Raja Charles III untuk melangkah lebih jauh dengan menawarkan permintaan maaf resmi kerajaan.
Charles juga diminta untuk harus memulai diskusi mengenai pemberian kompensasi finansial kepada penduduk yang pernah dijajah Inggris. Pasalnya, para penduduk telah menyaksikan bagaimana penjajah Inggris mencuri harta mereka dan menghancurkan budaya mereka.
Pakar hak asasi manusia, Hannah McGlade, mengatakan reparasi tetap menjadi poin penting bagi banyak orang.
"Kami semakin melihat bahwa masyarakat adat meminta reparasi dari keluarga kerajaan," kata McGalde, wanita aborigin asal Australia Barat.
"Mereka benar-benar memiliki sejarah yang belum mereka tangani. Genosida terjadi dalam pengawasan mereka,’ sambungnya. (Arfinna Erliencani)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Para pemimpin adat menyampaikan permintaan tersebut melalui sebuah surat resmi. Surat itu ditandatangani oleh sebanyak 12 perwakilan negara persemakmuran. Selain menuntut permintaan maaf, mereka juga menyerukan reparasi keuangan dan pengembalian harta budaya yang dicuri.
Surat permintaan permohonan maaf tersebut juga ditandatangani oleh para pemimpin dari Australia serta beberapa negara Karibia yang pernah dijarah untuk dijadikan budak. Para penduduk asli Australia diketahui pernah dibantai oleh penjajah Inggris dan dipaksa keluar dari tanah mereka.
Mantan atlet Olimpiade Nova Peris, wanita Aborigin pertama yang terpilih menjadi anggota parlemen federal Australia merupakan salah satu pemimpin yang menandatangani surat tersebut.
Peris mengatakan sudah waktunya kerajaan Inggris untuk "mengakui dampak mengerikan dan abadi" dari kolonisasi dan "warisan genosida" yang dirasakan oleh banyak penduduk pribumi.
"Selama minggu penobatan, sangat penting bagi kami untuk berdiskusi dan mendidik orang tentang kebenaran di balik penjajahan," kata Peris, dikutip dari AFP, Jumat, 5 Mei 2023.
"Percakapan dimulai dengan mendengarkan,” lanjutnya.
Selain perwakilan dari Australia, surat itu juga ditandatangani oleh perwakilan dari Kanada, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Kelompok ini telah bersatu untuk membantu rakyat mereka "pulih dari rasisme, penindasan, kolonialisme, dan perbudakan selama berabad-abad".
Selama beberapa tahun terakhir, Charles memang telah meningkatkan upaya untuk terlibat dengan para pemimpin adat di beberapa negara bekas koloni Inggris. Pasalnya, monarki dinilai tetap memiliki hubungan dengan perdagangan budak dan warisan kekerasan Kerajaan Inggris.
Sebelumnya, Charles pernah menyatakan bahwa pihak kerjaan harus "mengakui kesalahan yang dilakukan pada masa lalu tersebut". Meskipun demikian, surat itu menuntut Raja Charles III untuk melangkah lebih jauh dengan menawarkan permintaan maaf resmi kerajaan.
Charles juga diminta untuk harus memulai diskusi mengenai pemberian kompensasi finansial kepada penduduk yang pernah dijajah Inggris. Pasalnya, para penduduk telah menyaksikan bagaimana penjajah Inggris mencuri harta mereka dan menghancurkan budaya mereka.
Pakar hak asasi manusia, Hannah McGlade, mengatakan reparasi tetap menjadi poin penting bagi banyak orang.
"Kami semakin melihat bahwa masyarakat adat meminta reparasi dari keluarga kerajaan," kata McGalde, wanita aborigin asal Australia Barat.
"Mereka benar-benar memiliki sejarah yang belum mereka tangani. Genosida terjadi dalam pengawasan mereka,’ sambungnya. (Arfinna Erliencani)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
