Pada Sabtu nanti, lebih dari 11.000 petugas polisi, termasuk 2.500 petugas spesialis akan dikerahkan dari seluruh negeri ke Ibu Kota untuk mengawal upacara penobatan tersebut. Mereka akan berbaris di rute prosesi, mengatur keramaian dan penutupan jalan, melindungi tamu, serta melakukan pencarian.
"Akan ada lebih dari 29.000 petugas polisi dikerahkan selama seminggu mendatang menjelang Hari Penobatan dan selama sisa akhir pekan Hari Libur Bank," kata pasukan operasi keamanan London, dikutip dari AFP, Jumat, 5 Mei 2023.
Polisi Metropolitan London juga akan mengerahkan petugas dari unit khusus termasuk anjing penjaga, senjata api, dan pasukan angkatan laut. Selain itu, polisi juga akan menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mempercepat pencarian penjahat di tengah keramaian.
Namun, organisasi kebebasan sipil Big Brother Watch mengkritik usulan penggunaan teknologi wajah yang dikenal dengan Orwellian tersebut. Ia menyebut teknologi itu sebagai "Alat pengawasan massal otoriter yang mengubah publik menjadi kartu identitas berjalan".
"Teknologi Orwellian ini dapat digunakan di Tiongkok dan Rusia, tetapi tidak memiliki tempat di jalan-jalan Inggris, apalagi selama acara penobatan,” ujar Madeleine Stone dari Big Brother Watch.
Selain menggunakan teknologi pengenalan wajah, penembak jitu juga akan ditempatkan di beberapa atap di pusat kota London. Sementara itu, langit di atas ibu kota Inggris juga akan diawasi dengan ketat. Namun, tidak ada drone atau pesawat yang diizinkan terbang di atas pusat kota London pada hari Sabtu, kecuali helikopter polisi dan media resmi.
Polisi Metropolitan London menyebut operasi keamanan ini sebagai operasi kepolisian yang terbesar dan “paling signifikan” di Inggris. Pasalnya, para pemimpin dunia dan kepala negara serta ratusan ribu pengunjung akan melakukan perjalanan ke London untuk menghadiri acara tersebut.
Selain karena banyaknya tamu undangan, pengamanan diperketat lantaran adanya rencana demonstrasi dari kelompok anti monarki. Sekitar 1.000 orang diprediksi akan melakukan unjuk rasa ketika Raja Charles III melewati Trafalgar Square.
Deputi Asisten Komisaris The Met, Ade Adelekan memastikan bahwa kegiatan demonstrasi yang direncanakan tersebut akan diadakan secara "sah". Namun, pihaknya berjanji akan melakukan "tindakan yang sangat cepat" apabila aksi protes tersebut mengarah ke tindakan kriminal.
"Kami memiliki ambang batas yang sangat rendah untuk siapa pun yang akan mengganggu acara ini," kata Adelekan.
Menurut Adelekan, sikap anti-monarki masyarakat tidak dapat disebut sebagai tindakan pidana. “Meskipun demikian, prioritas kami adalah keselamatan dan keamanan untuk semua orang,” tambahnya.
Terlebih, Undang-Undang Ketertiban Umum baru yang akan berlaku mulai minggu ini memungkinkan polisi untuk menindak secara tegas terhadap para demonstran yang mengganggu kelancaran acara. Di dalam Undang-Undang tersebut, pengunjuk rasa yang memblokade jalan bisa mendapatkan sanksi hukuman selama 12 bulan penjara. (Arfinna Erliencani)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
