Ia mengatakan ada beberapa pertimbangan etis, termasuk vaksin Covid-19 yang belum tersedia secara luas di level global.
"Ada pertimbangan praktis dan etis yang nyata bagi negara-negara yang ingin menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk bepergian," katanya dilansir dari AFP, Selasa, 9 Maret 2021.
"Vaksinasi belum cukup tersedia di seluruh dunia, dan pengirimannya belum merata," imbuh dia.
WHO sebelumnya mencatat bahwa masih belum diketahui berapa lama kekebalan yang muncul dalam tubuh seseorang dari penggunakan berbagai jenis vaksin Covid-19. Hingga kini, data tersebut masih dikumpulkan WHO.
Ryan juga mencatat bahwa strategi tersebut cenderung tidak adil bagi orang-orang yang memang tidak dapat divaksinasi karena alasan tertentu.
"Mewajibkan paspor vaksin dapat memungkinkan ketidakadilan lebih jauh ke dalam sistem (pembagian vaksin)," pungkasnya.
Sebelumnya, belasan dikabarkan hendak membuat aturan seputar paspor vaksin sebagai syarat bagi para pelancong. Negara tersebut di antaranya Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Yunani, Hongaria, Islandia, Italia, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, dan Swedia.
Pakar Pariwisata asal Inggris Neil Wright mengatakan, paspor vaksin covid-19 dapat berdampak positif pada perjalanan internasional.
"Vaksin telah terbukti mengurangi kemungkinan penularan. Jadi, mengizinkan mereka yang memiliki sertifikat vaksinasi untuk bebas bepergian, membuat mutasi covid-19 tidak akan dengan mudah kembali ke suatu negara," kata dia.
Baca: 17 Negara Bakal Terbitkan Paspor Vaksin Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
