Washington: Senator Tom Cotton menyarankan Amerika Serikat (AS) dapat menginvasi Belanda. Menurutnya, hal tersebut melindungi pejabat pemerintah Israel dari surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis, 21 November 2024 untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin militer Hamas Mohammed Deif. ICC mendakwa mereka dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap Kemanusiaan di wilayah Gaza.
Setelah surat perintah dikeluarkan, Cotton mengirimkan pernyataan melalui X, di mana ia mengklaim ICC adalah "pengadilan kanguru".
Cotton bahkan menyebut jaksa penuntut utama organisasi tersebut sebagai ‘fanatik gila’.
"ICC adalah pengadilan kanguru dan Karim Khan adalah seorang fanatik gila. Celaka baginya dan siapa pun yang mencoba menegakkan surat perintah yang melanggar hukum ini," tulis Cotton kepada para pengikutnya di X, dilansir dari mediaite.com, Jumat, 22 November 2024.
"Biarkan saya mengingatkan mereka semua, hukum Amerika tentang ICC dikenal sebagai Undang-Undang Invasi Den Haag karena suatu alasan. Pikirkanlah,” kata Cotton dengan congkak.
Padahal, Undang-undang yang dimaksud mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anggota Militer Amerika, yang memberikan wewenang hukum kepada presiden untuk menggunakan "semua cara yang diperlukan dan tepat untuk membebaskan personel AS atau sekutu yang ditahan atau dipenjara oleh, atas nama, atau atas permintaan Mahkamah Pidana Internasional."
Sementara itu, para pemimpin dunia lainnya telah berjanji untuk menegakkan surat perintah yang dikeluarkan oleh ICC, termasuk Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Trudeau berjanji "mematuhi" putusan ICC untuk menangkap perdana menteri Israel tersebut. Wali Kota Dearborn, Michigan, Abdullah Hammoud, seorang kritikus vokal pemerintah Israel, bereaksi terhadap surat perintah tersebut dengan mengklaim bahwa Netanyahu tidak akan diterima di kota itu.
“Presiden kita mungkin tidak mengambil tindakan, tetapi para pemimpin kota dapat memastikan bahwa Netanyahu dan penjahat perang lainnya tidak dipersilakan untuk bepergian dengan bebas melintasi Amerika Serikat ini," kata Hammoud.
Pemerintahan Biden mengeluarkan pernyataan yang "pada dasarnya" menolak surat perintah ICC untuk para pemimpin Israel. Gedung Putih juga bekerja sama dengan Israel dalam menanggapi ICC.
Baca juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu
Cek Berita dan Artikel yang lain di
