Washington: Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat menyerukan masyarakat Bangladesh untuk tetap tenang dan menahan diri, setelah Sheikh Hasina mundur dari jabatan perdana menteri kabur ke luar negeri pada Senin, 5 Agustus kemarin.
AS memuji militer Bangladesh yang langsung membentuk pemerintahan sementara alih-alih mengintensifkan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.
Sheikh Hasina, yang menjaga hubungan dekat dengan kekuatan regional India dan memiliki hubungan kerja sama dengan Barat selama 15 tahun, menghadapi gelombang kritik karena kecenderungan otoriternya.
Hasina cenderung menggunakan pendekatan keras terhadap para demonstran yang menentang sistem kuota pekerjaan sepanjang Juli lalu.
Mengutip dari Channel News Asia, Selasa, 6 Agustus 2024, AS menyerukan kepada semua pihak untuk "menahan diri dari kekerasan lebih lanjut" di saat kekacauan melanda ibu kota Bangladesh, Dhaka, di mana hampir 100 orang tewas dalam bentrokan sejak Juli hingga hari Minggu lalu.
"Terlalu banyak nyawa yang melayang selama beberapa pekan terakhir, dan kami mengimbau semua pihak agar tetap tenang dan menahan diri di hari-hari mendatang,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller.
Ia menyoroti laporan-laporan bahwa militer Bangladesh menolak seruan untuk lebih menindaklanjuti demonstrasi mahasiswa. Miller mengatakan, AS melihat laporan ini sebagai sebuah perkembangan yang positif apabila memang dapat dikonfirmasi.
Investigasi Independen
Miller juga mengatakan bahwan Washington menyambut baik pembentukan pemerintahan sementara dan menekankan bahwa setiap transisi harus mematuhi hukum Bangladesh. Ia menekankan bahwa kepemimpinan di masa mendatang harus diputuskan oleh rakyat Bangladesh.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan "transisi damai, tertib, dan demokratis" serta "investigasi penuh, independen, tidak memihak, dan transparan terhadap semua tindakan kekerasan", kata juru bicaranya, Farhan Haq.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly juga menyuarakan hal yang sama, dan mendesak penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi selama masa transisi.
Inggris, bekas negara penjajah di Bangladesh, juga ikut meminta PBB untuk memimpin penyelidikan.
"Rakyat Bangladesh berhak mendapatkan penyelidikan penuh dan independen yang dipimpin PBB terhadap peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir," kata Menlu Inggris David Lammy. (Shofiy Nabilah)
Baca juga: Pimpinan Oposisi Bangladesh Dibebaskan Usai PM Hasina Kabur
Cek Berita dan Artikel yang lain di
