Permohonan Dubes Kyaw merupakan sesuatu yang sangat langka karena bertentangan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa di negaranya saat ini.
Tidak hanya menyampaikan permohonan minta tolong, Dubes Kyaw juga sempat mengacungkan simbol tiga jari yang selama ini digunakan demonstran anti-kudeta di Myanmar.
"Kami membutuhkan aksi sekeras mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk menghentikan kekerasan terhadap warga tak bersalah, untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, dan untuk memulihkan demokrasi," kata Dubes Kyaw, dilansir dari laman France 24 pada Sabtu, 27 Februari 2021.
Dengan suara bergetar, Dubes Kyaw meminta semua negara anggota PBB untuk merilis pernyataan publik yang mengecam keras kudeta dalam pertemuan khusus mendatang.
Ia juga meminta negara-negara dunia untuk tidak mengakui rezim militer Myanmar. Dubes Kyaw mendorong komunitas global agar bersedia mendesak junta Myanmar untuk menghormati hasil pemilu 2020.
"Kami akan terus berjuang demi pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat," tegas Dubes Kyaw.
Masih di PBB, Wakil Tetap Tiongkok Zhang Jun mendesak semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan segala perbedaan melalui dialog dan konsultasi. Di bawah situasi terkini di Myanmar, lanjutnya, semua pihak harus tetap tenang dan menahan diri agar tidak ada aksi kekerasan dan pertumpahan darah.
"Tiongkok berkomunikasi dengan pihak-pihak relevan di Myanmar untuk memfasilitasi penurunan ketegangan dan mendorong pemulihan situasi secepat mungkin," ucap Zhang.
Baca: Utusan Tiongkok Dorong Myanmar Selesaikan Perbedaan Melalui Dialog
Kudeta militer di Myanmar terjadi 1 Februari lalu, yang berawal dengan penahanan sejumlah tokoh politik termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Unjuk rasa masif pun terjadi tak lama setelahnya, yang tak jarang berujung bentrok dan menelan korban jiwa.
Hingga saat ini, jumlah orang yang tewas dalam bentrokan di tengah aksi menentang kudeta telah mencapai enam orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News