Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, menggambarkan inisiatif itu sebagai potensi "tonggak penting" untuk mencapai Solusi Dua Negara (Two-State Solution) dalam mengakhiri konflik Palestina-Israel.
Ia menegaskan, normalisasi antara negara-negara bertetangga masih mungkin dilakukan, meski prospeknya semakin suram di tengah perang Israel yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
"Sebelum 7 Oktober, kami saat itu sedang mengerjakannya dengan sangat keras. Kami masih terus bekerja keras. Dan kami mendapat tanggapan positif dari mitra-mitra kawasan itu, termasuk Arab Saudi," ujar Kirby kepada wartawan di Gedung Putih, dilansir dari CNN, Selasa, 23 Januari 2024.
"Hal ini dapat membuka peluang tambahan untuk mencoba mencapai konstruksi dua negara yang masuk akal," imbuh dia.
Negara Palestina
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan, Arab Saudi tidak akan mengakui Israel, atau membantu rekonstruksi Gaza, tanpa jalur menuju pembentukan negara Palestina.Tidak jelas bagaimana pendirian negara Palestina berdaulat itu dapat dicapai.
Sementara itu, Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap kukuh menentang pembentukan negara Palestina. Ia berseberangan dengan Presiden AS Joe Biden serta para pejabat seniornya di tengah perpecahan yang semakin mendalam di antara kedua sekutu tersebut.
Netanyahu menyatakan, Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas Tepi Barat dan Jalur Gaza setelah perang dengan Hamas berakhir nanti. Artinya, ia menolak kemungkinan bagi Palestina untuk menerapkan kedaulatan di wilayah tersebut.
Baca juga: Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
