Jika suara tidak percaya memenangkan mayoritas kursi, RUU pensiun akan dibatalkan dan Perdana Menteri Elisabeth Borne harus mengundurkan diri. Tentunya ini akan memaksa Presiden Macron untuk menunjuk pemerintahan baru atau menyerukan pemilihan lebih awal.
"Demonstrasi terus berlanjut hingga hari ini," lapor Euronews, Senin, 20 Maret 2023.
Pada Kamis lalu, tepat sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan untuk RUU reformasi pensiun pemerintah di majelis rendah parlemen Prancis, Macron memutuskan menggunakan pasal 49.3.
Pasal 49.3 merupakan sebuah kekuatan khusus yang diabadikan dalam konstitusi yang memungkinkan pemerintah untuk meloloskan RUU tanpa pemungutan suara di Majelis Nasional.
Sebagai tanggapan, anggota parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya dalam waktu 24 jam. Jika disetujui oleh lebih dari separuh anggota parlemen, berarti RUU tersebut dibatalkan dan pemerintah harus mengundurkan diri.
Mengingat kurangnya dukungan publik dan politik untuk RUU tersebut, pemerintah Prancis menggunakan pasal tersebut karena mereka tidak dijamin untuk memenangkan mayoritas di Majelis Nasional.
Kekuatan khusus sebelumnya telah digunakan sepuluh kali oleh Perdana Menteri Elisabeth Borne saat ini untuk meloloskan tagihan anggaran.
Politisi oposisi, warga negara, dan serikat pekerja sangat marah dengan keputusan Macron untuk mendorong RUU tersebut. Ribuan orang berkumpul di Place de la Concorde Paris setelah keputusan tersebut, untuk memprotesnya.
Baca juga: Lebih dari 500 Orang Ditangkap dalam Protes Reformasi Pensiun di Prancis
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
