Dilansir dari laman Al Jazeera, proses pemungutan suara berlangsung selama sepekan untuk menghindari kerumunan pemilih di tengah pandemi virus korona (covid-19).
Salah satu yang disebutkan dalam amandemen adalah wewenang menghapus masa jabatan seorang presiden di Rusia kembali ke nol. Sejumlah pihak memperkirakan mayoritas warga Rusia akan memilih "iya" dalam referendum kali ini.
Selain soal masa jabatan presiden, amandemen konstitusi juga menekankan prioritas hukum Rusia ketimbang norma internasional, larangan pernikahan sesama jenis, dan "keyakinan kepada Tuhan" sebagai sebuah nilai inti kebangsaan.
Putin, yang sudah berkuasa sebagai presiden atau perdana menteri di Rusia dalam 20 tahun terakhir, mengenalkan reformasi konstitusi tahun 1993 itu pada Januari 2020. Perubahan konstitusi lainnya meliputi perluasan peran parlemen dan juga wewenang presiden.
Nantinya seorang presiden di Rusia dapat membubarkan parlemen jika tiga kali menolak kandidat menteri yang dinominasikan kepala negara. Reformasi konstitusi juga akan memperkuat peran Dewan Negara, yang saat ini hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat.
Di bawah konstitusi Rusia saat ini, masa jabatan Putin akan berakhir pada 2024 dan dirinya tidak boleh lagi mencalonkan diri. Namun dengan adanya amandemen, masa jabatan Putin dapat "diputihkan."
Meski tingkat kepuasan publik terhadap Putin menurun akibat pandemi covid-19, ia masih mendapat dukungan luas. Sekitar 59 persen orang dewasa di Rusia mendukung kinerja Putin sebagai presiden, berdasarkan sebuah survei nasional yang digelar bulan lalu oleh lembaga independen Levada Centre.
Sementara itu tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny, mengecam referendum konstitusi ini hanya sebagai skema untuk menjadikan Putin sebagai "presiden seumur hidup."
"Ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, sebuah kudeta," tulis Navalny di media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
