Hal ini disampaikan Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS). Mereka menawarkan panduan tentang pengecualian sanksi yang dikeluarkan pada September dan Desember untuk pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan.
PBB menuturkan, dari 39 juta orang di Afghanistan, lebih dari setengahnya menderita kelaparan ekstrem. Ekonomi, pendidikan dan layanan sosial di sana juga diambang kehancuran.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu memperingatkan, Afghanistan berada digantung seutas benang.
Begitu Taliban berkuasa, miliaran dolar dalam cadangan bank sentral Afghanistan dan bantuan pembangunan internasional dibekukan. Sebisa mungkin dicegah jatuh ke tangan Taliban.
Baca juga: Uni Eropa akan Tambah Bantuan Jika Taliban Penuhi Hak Masyarakat Afghanistan
Dilansir dari US News, Kamis, 3 Februari 2022, bank internasional waspada terhadap Afghanistan dan PBB. Bahkan, kelompok bantuan sedang berjuang mendapatkan cukup uang ke negara itu untuk mendanai operasi.
"Bank dapat memproses transaksi terkait dengan operasi kemanusiaan, termasuk kliring, penyelesaian dan transfer melalui, ke, atau melibatkan lembaga penyimpanan Afghanistan milik swasta dan negara," kata Kementerian Keuangan AS.
Pengumuman itu juga menguraikan transaksi yang diizinkan yang melibatkan Taliban, yang mencakup Jaringan Haqqani yang juga masuk daftar hitam. Ini termasuk menandatangani perjanjian untuk memberikan bantuan langsung kepada rakyat Afghanistan, koordinasi bantuan umum, yang mencakup administrasi impor, dan berbagi ruang kantor.
"Pembayaran pajak, biaya, atau bea masuk ke, atau pembelian atau penerimaan izin, lisensi, atau layanan utilitas publik dari Taliban, Jaringan Haqqani atau entitas mana pun di mana mereka memiliki lebih dari 50 persen diizinkan untuk operasi kemanusiaan," lanjut mereka.
Kelompok bantuan juga diizinkan untuk mengirimkan uang tunai ke Afghanistan demi operasi kemanusiaan. Mereka juga dapat melakukan pembayaran langsung kepada petugas kesehatan dan guru di rumah sakit umum serta sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News