Paris: Pemerintah Prancis hampir pasti akan runtuh akhir minggu ini. Perkiraan keruntuhan terjadi setelah partai-partai sayap kanan dan kiri mengajukan mosi tidak percaya pada Senin, 2 Desember 2024 terhadap Perdana Menteri Michel Barnier.
Investor segera ‘menghukum’ aset-aset Prancis karena perkembangan terbaru menjerumuskan ekonomi terbesar kedua di zona euro itu lebih dalam ke dalam krisis politik. Investor semakin menunjukkan keraguan serius mengenai apakah anggaran tahunan akan disetujui.
"Orang Prancis sudah muak," kata pemimpin National Rally (RN) Marine Le Pen kepada wartawan di parlemen, dilansir dari AFP, Selasa, 3 Desember 2024.
Menurut Le Pen, Barnier yang baru menjadi perdana menteri pada awal September, telah memperburuk keadaan dan perlu disingkirkan.
“Kami mengusulkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah,” tegas Le Pen.
Kecuali ada kejutan di menit-menit terakhir, koalisi Barnier yang rapuh akan menjadi pemerintah Prancis pertama yang dipaksa keluar melalui mosi tidak percaya sejak 1962.
Keruntuhan pemerintah akan meninggalkan lubang di jantung Eropa, dengan Jerman juga dalam mode pemilihan, beberapa minggu menjelang Presiden terpilih AS Donald Trump memasuki kembali Gedung Putih.
Anggota parlemen RN dan kubu kiri memiliki cukup suara untuk menggulingkan Barnier dan Le Pen mengonfirmasi partainya akan memberikan suara untuk RUU mosi tidak percaya dari koalisi sayap kiri di samping RUU RN sendiri. Pemungutan suara tersebut kemungkinan akan diadakan pada Rabu.
Kedua partai mengumumkan mosi tidak percaya mereka setelah Barnier mengatakan sebelumnya pada hari Senin bahwa ia akan mencoba memaksakan RUU jaminan sosial melalui parlemen tanpa pemungutan suara karena konsesi menit terakhir terbukti tidak cukup untuk mendapatkan dukungan RN untuk undang-undang tersebut.
"Menghadapi penyangkalan demokrasi yang kesekian kalinya ini, kami akan mengecam pemerintah," kata Mathilde Panot dari kubu sayap kiri France Unbowed.
"Kita hidup dalam kekacauan politik karena pemerintahan Michel Barnier dan kepresidenan Emmanuel Macron,” lanjut dia.
Selisih antara obligasi Prancis dan patokan Jerman semakin melebar dan aksi jual euro semakin cepat.
Sejak Macron mengadakan pemilihan umum dadakan pada awal Juni, CAC 40 Prancis telah turun hampir 10 persen dan merupakan yang paling terpuruk di antara negara-negara ekonomi utama Uni Eropa. Harga ditutup datar pada Senin setelah turun lebih dari 1 persen pada hari sebelumnya.
Barnier mendesak anggota parlemen untuk tidak mendukung mosi tidak percaya.
"Kita berada di saat yang menentukan Prancis tidak akan memaafkan kita karena mendahulukan kepentingan individu di atas masa depan negara," katanya saat ia menyerahkan nasib pemerintahannya ke tangan parlemen yang terpecah yang merupakan hasil dari pemilihan umum cepat yang tidak meyakinkan yang diadakan Macron pada bulan Juni.
Pemerintahan minoritas Barnier mengandalkan dukungan RN untuk kelangsungan hidupnya. RUU anggaran, yang berupaya mengendalikan defisit publik Prancis yang meningkat melalui kenaikan pajak dan pemotongan belanja sebesar 60 miliar euro, memutus hubungan yang renggang itu.
Rombongan Barnier dan kubu Le Pen saling menyalahkan dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mencapai kesepakatan dan terbuka untuk berdialog.
Seorang sumber yang dekat dengan Barnier mengatakan perdana menteri telah membuat konsesi besar kepada Le Pen dan bahwa pemungutan suara untuk menjatuhkan pemerintah akan berarti kehilangan keuntungan tersebut.
Jika mosi tidak percaya benar-benar terjadi, Barnier harus mengajukan pengunduran dirinya tetapi Macron mungkin meminta dia dan pemerintahannya untuk tetap berperan sebagai pejabat sementara untuk menangani urusan sehari-hari sementara dia mencari perdana menteri baru, yang mungkin baru akan terjadi tahun depan.
Salah satu pilihannya adalah Macron menunjuk pemerintahan teknokrat tanpa program politik, dengan harapan hal itu dapat membantu bertahan dari mosi tidak percaya. Bagaimanapun, tidak akan ada pemilihan parlemen dadakan baru sebelum bulan Juli.
Mengenai anggaran, jika parlemen belum mengadopsinya pada tanggal 20 Desember, pemerintahan sementara dapat menggunakan kewenangan konstitusional untuk meloloskannya melalui peraturan.
Namun, itu akan berisiko karena ada wilayah abu-abu hukum tentang apakah pemerintahan sementara dapat menggunakan kewenangan tersebut. Dan itu pasti akan memicu kegaduhan dari pihak oposisi.
Langkah yang lebih mungkin adalah pemerintah sementara mengusulkan undang-undang darurat khusus untuk mencabut batasan pengeluaran dan ketentuan pajak mulai tahun ini. Namun itu berarti bahwa langkah penghematan yang direncanakan Barnier akan gagal.
Baca juga: Prancis Sebut Netanyahu Miliki Kekebalan dari Surat Perintah Penangkapan ICC
Cek Berita dan Artikel yang lain di
