Banyak negara, utamanya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin, karenanya, "PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia," lanjut Menlu Retno, dalam keterangan yang dimuat di situs Kemenlu RI pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Seruan yang sama disampaikan Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir. "Kami memahami bahwa dunia sangat mengharapkan kepemimpinan PBB dalam penanganan krisis ini. PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti dampak pandemi covid-19 yang paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.
"Penduduk miskin, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak, adalah mereka yang paling terdampak," sebut Guterres. Karenanya, kesempatan pemulihan pascapandemi harus dimanfaatkan untuk mengubah dunia menjadi lebih berkeadilan.
Baca: Jokowi di PBB: Perlu Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19
Dalam pertemuan ini, Menlu Retno juga mengutarakan tiga hal yang perlu dilakukan dunia internasional. Pertama, menerjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata. Salah satu yang paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator; dan dukungan terhadap kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara.
Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Saat ini terdapat kesenjangan infratruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini perlu ditangani, di antaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerja sama industri.
Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengkoordinasikan upaya melawan pandemi. Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO.
Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Pool akses terhadap teknologi, tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang.
Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia dalam penanganan pandemi. Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia pascapandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.
Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penananganan covid-19, yakni Resolusi 74/270 "Solidaritas Global untuk Memerangi COVID-19" yang disahkan secara aklamasi pada 2 April 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
