Inggris mempunyai tanggung jawab untuk ikut menentukan akan seperti apa negara Palestina nantinya, kata Cameron dalam sebuah resepsi di Westminster. Rakyat Palestina, lanjut dia, harus diperlihatkan adanya "kemajuan yang tak dapat diubah" menuju Solusi Dua Negara.
“Saat hal itu terjadi, kami – bersama sekutu – akan mempertimbangkan masalah pengakuan negara Palestina, termasuk di PBB," kata Cameron kepada Dewan Konservatif Timur Tengah, seperti dikutip dari BBC pada Rabu, 31 Januari 2024.
"Itu bisa menjadi salah satu hal yang membantu menjadikan proses ini tidak dapat diubah lagi," sambungnya.
Cameron juga mendesak Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Ia mengaku geram karena bantuan penting dari Inggris dan negara lainnya untuk Gaza malah dikirim balik ke perbatasan.
Menurut Cameron, dalam 30 tahun terakhir, Israel telah gagal memberikan keamanan kepada warganya. Hanya dengan mengakui kegagalan itu, kata dia, akan ada perdamaian dan kemajuan.
Inggris dikenal sebagai salah satu negara yang sejak dulu mendukung Solusi Dua Negara (Two-State Solution), di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan di negara terpisah.
Baca juga: Biden Yakin Netanyahu Bisa Berubah Pikiran soal Solusi Dua Negara
Otoritas Baru di Palestina
Namun Cameron menyarankan agar Inggris memberikan pengakuan formal dan diplomatis kepada negara Palestina, bukan sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian akhir, namun lebih awal, selama perundingan itu masih berlangsung.Di saat yang sama, harus ada otoritas baru Palestina yang bisa "cepat dibentuk" dengan "pemimpin teknokratis dan baik" yang mampu memerintah Gaza, kata Cameron.
"Bersamaan dengan hal tersebut, hal terpenting adalah memberikan cakrawala politik kepada rakyat Palestina sehingga mereka dapat melihat bahwa akan ada kemajuan yang tidak dapat diubah menuju Solusi Dua Negara dan yang terpenting adalah pembentukan negara Palestina," lanjutnya.
Kepala misi Palestina di London, Husam Zomlot, menyebut komentar Cameron "bersejarah." Ini dikarenakan untuk pertama kalinya Inggris mempertimbangkan pengakuan negara Palestina. Bukan hanya sebagai hasil dari proses perdamaian, tetapi sebagai kontribusi aktif terhadap pencapaian solusi damai di wilayah tersebut.
Namun, gagasan untuk mempercepat pembentukan negara Palestina memicu kritik dari beberapa anggota parlemen Konservatif.
Mantan menteri Theresa Villiers menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat dianggap sebagai imbalan atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel. (Atika Pusagawanti)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
