"Saya meminta semua kekuatan politik yang mengakui diri mereka dalam institusi republik, supremasi hukum, demokrasi parlementer, orientasi Eropa, dan pertahanan kemerdekaan Prancis, untuk memulai dialog yang tulus dan adil untuk membangun mayoritas yang solid, dan menurut definisi pluralis," ujar Macron, mengutip dari VOA News.
Langkah ini tampaknya bertujuan untuk mengecualikan partai sayap kanan Marine Le Pen, Rally Nasional (RN), serta partai sayap kiri Jean-Luc Melenchon, France Unbowed (LFI). LFI merupakan bagian besar dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP).
NFP memenangkan kursi terbanyak di Majelis Nasional pada hari Rabu, sementara kelompok sentris Macron berada di urutan kedua dan RN di urutan ketiga. Meski biasanya kelompok parlemen terbesar yang diminta membentuk pemerintahan, konstitusi tidak mewajibkan Macron untuk mengikuti hal tersebut.
"Hal terbaik yang dapat ia (Macron) lakukan untuk negara pada tahap ini adalah mengizinkan kelompok yang memenangkan kursi terbanyak, Front Populer Baru, untuk memerintah. Intrik-intrik lain akan benar-benar bermasalah dan berbahaya bagi demokrasi," ujar anggota NFP, Eric Coquerel.
Pemerintahan Perdana Menteri Gabriel Attal akan tetap berkuasa sementara pencarian penggantinya berlangsung, menjelang Olimpiade di Paris. Kelompok sentris Attal di parlemen sedang mencari kandidat baru untuk jabatan perdana menteri.
Dengan blok terbesar di Majelis Nasional, kelompok kiri Prancis ingin mengusulkan perdana menteri baru. "Presiden menolak untuk mengakui hasil dari kotak suara, yang menempatkan Front Populer Baru di depan dalam hal suara dan kursi," kata Melenchon dalam sebuah postingan di media sosial.
Hingga merilis suratnya pada hari Rabu, Macron tetap diam sejak pemilihan dan pergi untuk menghadiri KTT NATO. Aliansi NFP yang beraliran kiri telah menyatakan akan mengusulkan kandidat perdana menteri pada akhir minggu ini, meskipun setiap calon harus menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen. (Shofiy Nabilah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
