Dalam sambungan telepon selama satu jam pada Sabtu kemarin, Sullivan meminta Saied untuk "segera membentuk pemerintahan baru yang dipimpin seorang perdana menteri kompeten untuk menstabilkan Tunisia."
Dilansir dari laman Al Jazeera, Sullivan menekankan kembali dukungan AS terhadap "demokrasi Tunisia berbasis hak-hak fundamental, institusi kuat, dan komitmen terhadap aturan hukum."
Belum ada pernyataan resmi dari kantor kepresidenan Tunisia usai sambungan telepon dari Sullivan.
Pada 25 Juli, Saied mendeklarasikan status darurat nasional terkait pandemi Covid-19 dan kinerja pemerintah sebagai alasan untuk memecat PM Hichem Mechichi. Ia juga membekukan parlemen selama 30 hari dan merebut wewenang eksekutif.
Baca: Setelah Perdana Menteri, Giliran Menhan Tunisia yang Dipecat Presiden
Langkah Saied menjatuhkan Tunisia ke jurang krisis politik, yang dianggap sejumlah partai utama -- termasuk Ennahda -- sebagai kudeta konstitusi. Saied membantah apa yang dilakukannya adalah kudeta.
Kekacauan politik di Tunisia diperparah lonjakan kasus Covid-19 dan krisis ekonomi yang sudah melanda sebelumnya.
Jumat kemarin, otoritas Tunisia memenjarakan seorang anggota parlemen oposisi dan sempat menahan empat anggota Ennahda. Mereka semua ditahan atas tuduhan berusaha menghasut aksi kekerasan usai langkah yang dilakukan Saied pekan kemarin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News