Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol pidato di Sidang Majelis Umum PBB. Foto: AFP
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol pidato di Sidang Majelis Umum PBB. Foto: AFP

Presiden Korsel Soroti Kesepakatan Militer 'Tidak Sah' Rusia dan Korut 

Marcheilla Ariesta • 20 September 2023 17:29
Seoul: Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol berencana untuk menggarisbawahi kesepakatan militer yang 'tidak sah dan berbahaya' antara Korea Utara (Korut) dan Rusia, di PBB pada Rabu, 20 September 2023. Pejabat Korsel mengatakan, hal ini merujuk pada pertemuan puncak yang jarang terjadi antara kedua negara pekan lalu. 
 
Yoon menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB tahunan setelah tiba di New York pada Senin, tepat ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali dari perjalanan selama seminggu ke Rusia, di mana ia dan Presiden Vladimir Putin berjanji untuk meningkatkan kerja sama kekuatan militer. 
 
Seoul dan Washington telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Rusia mungkin mencoba mengambil amunisi dari Korea Utara untuk menopang persediaannya yang menipis akibat invasi ke Ukraina, sementara Pyongyang mendapatkan bantuan teknologi untuk program nuklir dan rudalnya. 

Dalam sambutannya, Yoon memperingatkan segala bentuk perdagangan militer antara Moskow dan Pyongyang. Ia mempromosikan upaya Korea Selatan untuk membantu Ukraina melawan agresi Rusia. 
 
"Dia diharapkan menarik perhatian masyarakat internasional terhadap sifat terlarang dan berbahaya dari transaksi militer antara Rusia dan Korea Utara, dan mendesak adanya tanggapan terpadu dari masyarakat internasional," kata pejabat kantor presiden Korsel, dilansir dari AFP, Rabu, 20 September 2023. 
 
Segala kegiatan yang membantu program senjata Korea Utara dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Putin mengatakan negaranya “tidak akan pernah melanggar apa pun.” 
 
Namun pejabat tersebut membantah klaim Moskow, dengan mengatakan bahwa Korea Selatan telah “mengamati transaksi militer yang terjadi selama beberapa bulan sebelum pertemuan puncak” antara Kim dan Putin. 
 
Resolusi baru PBB kemungkinan tidak akan dibuat saat ini, namun diskusi sedang dilakukan dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Korea Utara, kata pejabat itu. 
 
"Dewan Keamanan terpecah seperti yang Anda tahu, dan tidak mungkin untuk menyatukan posisi mengenai Rusia di sana, jadi untuk saat ini mungkin ada tindakan kohesif dalam solidaritas kebebasan, yang berpusat pada sekutu dan teman," lanjut pejabat itu. 
 
Pada Selasa kemarin, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chang Ho-jin, memanggil Duta Besar Rusia untuk negara itu agar meninggalkan segala potensi kesepakatan senjata dengan Korea Utara. Ia juga memperingatkan “konsekuensi yang jelas”.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan