Pelaksana tugas Menteri Luar Negeri Bulgaria Nikolay Milkov berbicara di Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, AS, 24 September 2022. (Bryan R. Smith / AFP)
Pelaksana tugas Menteri Luar Negeri Bulgaria Nikolay Milkov berbicara di Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, AS, 24 September 2022. (Bryan R. Smith / AFP)

Bulgaria Kutuk Referendum 4 Wilayah Ukraina dan Mobilisasi Parsial Rusia

Willy Haryono • 25 September 2022 19:27
New York: Pemerintah Bulgaria mengutuk keras berlangsungnya referendum di empat wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia. Tujuan utama dari referendum itu adalah menentukan apakah keempat wilayah -- Luhansk, Kherson dan sebagian Zaporizhzhia serta Donetsk -- akan tetap bersama Ukraina atau bergabung ke Rusia.
 
Kecaman disampaikan pelaksana tugas Menteri Luar Negeri Bulgaria Nikolay Milkov di Sidang Majelis Umum ke-77 PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 24 September.
 
"Kita semua sedang melalui sebuah periode yang ditandai oleh begitu banyak tantangan," kata Milkov, dikutip dari laman novinite, Minggu, 25 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia juga mengekspresikan posisi Bulgaria terkait invasi Rusia yang terjadi sejak Februari lalu, serta berlangsungnya referendum di empat wilayah pendudukan di Ukraina.
 
"Agresi militer ilegal ini, yang dilakukan oleh seorang anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak hanya merusak keamanan global, tapi juga membahayakan keseluruhan tatanan global berbasis aturan," tegas Milkov.
 
Bulgaria, lanjut dia, sangat terganggu dengan eskalasi konflik Rusia-Ukraina saat ini, termasuk mobilisasi parsial yang diserukan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada warganya sendiri.
 
Dalam sebuah perintah beberapa hari lalu, Putin menyerukan pengerahan 300.000 prajurit cadangan untuk diterjunkan ke medan pertempuran di Ukraina. Prajurit cadangan yang dimaksud adalah warga Rusia yang sudah pernah mengikuti wajib militer di masa lalu.
 
Baca:  Tak Pandang Bulu! Rusia Tangkap Ratusan Penentang Mobilisasi, Termasuk Anak-Anak
 
"Kami juga mengutuk referendum yang sedang digelar di beberapa wilayah pendudukan di Ukraina. Kami meyakini referendum tersebut tidak bebas dan adil, dan juga tidak mengikat secara hukum," pungkas Milkov.
 
Rusia mendeskripsikan referendum di empat wilayah Ukraina itu sebagai pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri. Namun menurut negara-negara Barat, referendum tersebut hanya akal-akalan Rusia untuk mencaplok lebih banyak wilayah di Ukraina, seperti yang sudah pernah terjadi pada Krimea di tahun 2014.
 
Pemerintah pusat Ukraina di Kyiv mengatakan bahwa banyak warga di empat wilayah tersebut dipaksa dan diintimidasi pasukan Rusia untuk memberikan suara yang menguntungkan Moskow.
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif