Wakil Jaksa Agung AS untuk Keamanan Nasional, John Demers mengatakan kedua warga Tiongkok itu bernama Li Xiayou, 34, dan Dong Jiazhi, 33. Mereka berdua dituding mencuri terabyte desain senjata, informasi obat, kode sumber perangkat lunak, dan data pribadi.
"Peretasan menunjukkan Tiongkok bersedia menutup mata terhadap peretas kriminal yang beroperasi di dalam perbatasannya," kata Demers, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 22 Juli 2020.
"Dengan cara ini, Tiongkok telah mengambil tempatnya, bersama Rusia, Iran dan Korea Utara, dalam klub negara-negara memalukan yang menyediakan tempat berlindung aman bagi para penjahat dunia maya, sebagai imbalan atas kepentingan negara," imbuh dia.
Kementerian Kehakiman menyatakan target peretasan kedua warga Tiongkok itu terdiri dari ratusan perusahaan, pemerintah asing, organisasi non-pemerintah, individu, hingga aktivis HAM di AS dan luar negeri termasuk Hong Kong dan Tiongkok.
Sementara itu, Jaksa AS William Hyslop mengatakan kedua peretas itu juga menargetkan berbagai perusahaan di seluruh dunia.
Ia menuturkan Li dan Dong telah meretas sistem komputer dari banyak perusahaan, individu, dan agensi di AS dan seluruh dunia. Informasi hasil peretasan itu berupa sejumlah rahasia, teknologi, data, hingga informasi pribadi yang sensitif dan kemudian dijual.
Pada awal Januari, ketika wabah virus korona mulai menjadi fokus, para peretas mencoba mencuri penelitian vaksin covid-19 dari perusahaan biotek Massachusetts yang tidak dikenal. Tidak jelas apakah ada yang dicuri, namun seorang pengamat mengatakan 'nilai sangat tinggi' diberikan pemerintah Tiongkok pada penelitian terkait virus tersebut.
"Ini adalah ancaman mendasar bagi semua pemerintah di seluruh dunia dan kami menginformasikan segala hal berkaitan dengan perawatan dan vaksin ditargetkan oleh beberapa sponsor spionase dunia maya," kata Ben Read, analis senior dari perusahaan FireEye.
Dia mencatat bahwa pemerintah Tiongkok telah lama bergantung pada kontraktor untuk operasi cyberspying.
"Dengan menggunakan freelancer ini, memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah besar talenta, di samping memberikan penyangkalan karena melakukan operasi in," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
