Keluarga menuduh pemerintahan Perdana Menteri Giuseppe Conte, melakukan ‘kelalaian serius’. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga.
Dalam tuntutan, mereka menilai pemerintah daerah melakukan penundaan parah dalam penutupan kota-kota Alzano dan Nembro yang terinfeksi. Ditambah lagi dengan kurangnya rencana pandemi terkini di tingkat lokal dan regional.
Sekitar 500 kerabat korban covid-19 menuntut Rp1,7 triliun dari Perdana Menteri Giuseppe Conte, Menteri Kesehatan Roberto Speranza dan presiden wilayah Lombardy, Attilio Fontana.
Kasus ini dibawa oleh Noi Denunceremo (We Will Denounce), sebuah kelompok yang dibentuk pada April untuk mewakili kerabat orang-orang yang meninggal di Bergamo. Wilayah itu merupakan salah satu kota yang terkena dampak terparah di Lombardy.
Italia adalah negara pertama di luar Tiongkok yang menderita wabah besar virus korona dan tetap menjadi salah satu yang terparah, dengan sekitar 70.000 kematian yang dilaporkan sejauh ini.
"Kasus ini adalah hadiah Natal kami kepada mereka yang seharusnya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak melakukannya," kata PresidenNoi Denunceremo, Luca Fusco, dalam pernyataannya, seperti dikutip AFP, Kamis 24 Desember 2020.
“Ketika wabah meletus di Lombardy, otoritas lokal dan pemerintah pusat gagal mengambil tindakan cepat yang dapat menghindari perlunya penguncian nasional,” sebut Fusco.
Mereka juga mengecam dugaan kurangnya kesiapan, baik Roma maupun wilayah Lombardy tidak memiliki rencana terbaru untuk menangani kemungkinan pandemi.
"Pihak berwenang akan diminta untuk kompensasi rata-rata 259.000 euro per orang dengan total pengeluaran sekitar 100 juta euro," kata pernyataan kelompok itu.
Pada Juni, ‘Noi Denunceremo’ meminta jaksa di Bergamo untuk menyelidiki kemungkinan pertanggungjawaban pidana dalam penanganan pandemi. Juru bicara ketiga politisi tersebut tidak menanggapi permintaan komentar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
