Pada sesi pertama, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kemajuan kerja sama dalam konteks perubahan iklim masih sangat terbatas. Oleh karena itu, APEC harus memfokuskan pada tiga hal.
"Pertama, mewujudkan transisi energi berkeadilan. APEC perlu mendorong kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan, sejalan dengan dokumen Bangkok mengenai BCG Economy dan Prinsip Transisi Energi yang adil," ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis kepada awak media.
Dalam kaitan ini, lanjut Menlu Retno, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah meluncurkan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) antara pemerintah, BUMN, dan swasta. ASEAN juga telah menyepakati pengembangan ekosistem EV regional tahun ini.
"Kedua, memastikan setiap ekonomi memiliki akses pada teknologi hijau yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern. Untuk itu diperlukan transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan akses terhadap mineral kritis," sebut Menlu Retno.
APEC harus mendorong kerja sama untuk menjamin kelancaran rantai pasok, termasuk investasi pengembangan mineral kritis.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia ingin menjalin kerja sama investasi pengelolaan cadangan nikel untuk ekosistem baterai EV guna memastikan energi bersih tersedia bagi semua, sesuai prinsip no one left behind.
"Ketiga, mendorong mekanisme pembiayaan inovatif. Untuk itu diperlukan dukungan dari swasta dan lembaga keuangan internasional. Presiden mengusulkan agar skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat diperluas jangkauannya," tutur Menlu Retno.
Di akhir pidato, Presiden Jokowi menyerukan agar seluruh anggota APEC bersatu dan berkolaborasi, menjembatani perbedaan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.
Baca juga: Dari Hilirisasi hingga Transisi Energi, Semua 'Dijual' Jokowi ke Pebisnis APEC
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
