Tiongkok diduga melakukan pelanggaran terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Foto: AFP
Tiongkok diduga melakukan pelanggaran terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Foto: AFP

Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang, Inggris Jatuhkan Sanksi ke Tiongkok

Internasional inggris tiongkok uighur
Fajar Nugraha • 13 Januari 2021 18:09
Xinjiang: Pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi bisnis terhadap Tiongkok. Hal ini terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi d Xinjiang.
 
Menurut Inggris, bukti pelanggaran berat hak asasi manusia termasuk penahanan ekstrayudisial dan kerja paksa semakin meningkat. Ini termasuk bukti dari dokumen Pemerintah Tiongkok sendiri.
 
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menyebutkan, Pemerintah Inggris telah berulang kali meminta Tiongkok untuk mengakhiri praktik ini, dan menjunjung tinggi hukum nasional dan kewajiban internasionalnya. Tindakan ini dirancang sebagai sebuah sinyal jelas bagi Negeri Tirai Bambu bahwa pelanggaran ini tidak dapat diterima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Langkah-langkah ini akan membantu organisasi-organisasi di Inggris memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi pada penganiyaan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, misalnya, melalui ekspor atau membeli barang-barang yang dalam prosesnya melibatkan adanya kerja paksa dalam rantai pasokan.
 
Pada Selasa 12 Januari 2021, Menteri Luar Negeri Inggris mengumumkan serangkaian tindakan untuk membantu memastikan bahwa organisasi-organisasi Inggris, baik sektor publik atau swasta, tidak terlibat dalam, atau mengambil keuntungan dari, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang.
 
"Bukti skala dan beratnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang terhadap Muslim Uighur saat ini sudah melebihi batasnya. Hari ini kami mengumumkan serangkaian tindakan baru untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hak asasi manusia ini tidak dapat diterima. Langkah ini juga diambil untuk melindungi bisnis Inggris dan badan publik kami dari keterlibatan atau hubungan apa pun dengan mereka,” ujar Menlu Inggris Dominic Raab, dalam keterangan tertulis Kedubes Inggris, yang diterima Medcom.id, Rabu 13 Januari 2021.
 
“Serangkaian sanksi ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada organisasi Inggris, Pemerintah atau sektor swasta, yang secara sengaja atau tidak sengaja, mengambil keuntungan dari, atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum Uighur atau kelompok minoritas lainnya di Xinjiang,” jelasnya.
 
Melalui ketentuan ini Pemerintah Inggris mengumumkan peninjauan ulang tentang produk-produk Inggris mana saja yang dapat diekspor ke Xinjiang dan penerapan sanksi keuangan untuk bisnis yang tidak mematuhi Undang-Undang Perbudakan Modern.
 
Langkah-langkah selanjutnya termasuk meningkatkan dukungan bagi badan publik Inggris untuk tidak melibatkan bisnis yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka. Langkah-langkah ini akan membantu organisasi Inggris memastikan bahwa mereka tidak berkontribusi pada penganiayaan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
 
Tindakan internasional yang terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi risiko kerja paksa memasuki rantai pasokan global, dan Inggris bekerja sama dengan mitra-mitranya dalam masalah ini. Kanada juga membuat pengumuman serupa kemarin tentang langkah-langkah untuk membantu memastikan bisnis Kanada tidak terlibat dalam kerja paksa di Xinjiang.
 
Sementara Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan, “Inggris akan selalu membela mereka yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan hari ini kami mengajukan langkah-langkah yang akan membantu melindungi populasi minoritas di Xinjiang”.
 
“Bisnis dan badan publik harus lebih waspada daripada sebelumnya dan memastikan mereka tidak secara tidak sengaja mengizinkan kerja paksa dalam rantai pasokan mereka,” tuturnya.
 
Adapun Menteri Perdagangan Inggris Liz Truss menegaskan bahwa  tindakan baru ini menunjukkan bahwa kami tidak akan menutup mata atau menoleransi keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang.
 
"Kerja paksa, di mana pun di dunia, tidak dapat diterima. Pemerintah kami ingin bekerja dengan bisnis untuk mendukung praktik yang bertanggung jawab, dan memastikan konsumen Inggris tidak secara sengaja, membeli produk yang mendukung kekejaman yang kami saksikan terhadap kaum Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang,” tegasnya.
 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif