Menurut Al-Harith, UEA sudah mempersenjatai Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023.
Melansir Al Jazeera pada Jumat, 21 Juni 2024, Al-Harith mengatakan Khartoum memiliki bukti adanya pasokan senjata dari UEA. Sudan juga berencana menyerahkan berkas terkait tindakan UEA ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Berbicara kepada awak media, Al-Harith mengaku telah mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap UEA.
Duduk di samping Al-Harith di meja DK PBB, Duta Besar UEA Mohamed Abushahab menyebut tuduhan Sudan "menggelikan" dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari pelanggaran berat yang terjadi di negara tersebut.
"Jika mereka ingin mengakhiri konflik dan penderitaan warga sipil, mengapa mereka tidak datang ke perundingan Jeddah? Mengapa mereka memblokir bantuan? Apa yang Anda tunggu?" tanya Abushahab kepada Al-Harith.
Mei lalu, AS dan Arab Saudi berupaya menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata Sudan di Jeddah yang terhenti tahun lalu atas dugaan pelanggaran perjanjian oleh kedua belah pihak. Sudan menolak berpartisipasi.
Perang di Sudan
Sementara itu, badan-badan bantuan telah memperingatkan bahwa Sudan berada di ambang krisis kelaparan terbesar di dunia. Mereka mengatakan bantuan kemanusiaan dihalangi oleh semua faksi yang bertikai di Sudan.Sebuah laporan PBB pada Januari lalu yang disusun untuk DK PBB menyebutkan bahwa ada bukti kredibel bahwa UEA telah beberapa kali mengirim senjata ke RSF dalam sepekan melalui Amdjarass di Chad utara. UEA membantah tuduhan tersebut.
Lebih dari 14.000 orang tewas, 33.000 terluka dan 10 juta lainnya mengungsi sejak ketegangan antara angkatan bersenjata Sudan dan RSF berubah menjadi perang berskala besar tahun lalu.
Selasa lalu, perselisihan di PBB terjadi ketika Asisten Sekretaris Jenderal PBB Martha Pobee memperingatkan bahwa kekejaman berbasis etnis sedang terjadi di wilayah Darfur, Sudan barat.
Ia menekankan perlunya pencegahan kekejaman lebih lanjut, serta tindakan melindungi infrastruktur penting dan meringankan penderitaan warga sipil melalui gencatan senjata segera di el-Fasher, ibu kota Darfur Utara yang sedang dikepung RSF .
Kota berpenduduk 1,8 juta jiwa ini merupakan benteng tentara terakhir di wilayah Darfur yang identik dengan genosida dan kejahatan perang sekitar dua dekade lalu.
Pekan lalu, DK PBB menyetujui resolusi yang menuntut RSF untuk menghentikan pengepungannya terhadap el-Fasher dan menarik semua anggota yang mengancam keselamatan dan keamanan warga sipil. (Theresia Vania Somawidjaja)
Baca juga: Desak Konflik Sudan Dihentikan, DK PBB Keluarkan Resolusi
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
