Perwakilan dari Taliban, kelompok yang berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021, tidak hadir dalam pertemuan.
"Kami menginginkan Afghanistan yang damai. Damai dengan dirinya sendiri, dan damai dengan negara-negara tetangganya serta mampu mengemban komitmen serta kewajiban internasional sebagai sebuah negara berdaulat," ujar Guterres seperti dikutip dari CGTN pada Selasa, 20 Februari 2024.
Guterres menekankan bahwa berbagai hambatan masih perlu untuk diatasi dalam upaya memecahkan kebuntuan seputar isu Afghanistan.
"Di satu sisi, Afghanistan masih memiliki pemerintahan yang tidak diakui secara internasional dan dalam banyak aspek tidak terintegrasi ke dalam lembaga-lembaga global dan ekonomi global," katanya.
Baca juga: Indonesia Dukung Rekomendasi PBB Perihal Utusan Khusus Isu Afghanistan
Menurut Guterres, di sisi lain, ada persepsi umum internasional tentang memburuknya hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
Guterres menyatakan bahwa sebuah peta jalan (roadmap) bersama harus dikembangkan demi mengatasi kekhawatiran masyarakat internasional dan juga pihak berwenang Afghanistan.
Pertemuan yang dipimpin Guterres ini dihadiri perwakilan dari lebih dari 20 negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia, Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun, penguasa de facto Afghanistan, Taliban, tidak hadir.
Menurut kepala PBB, persyaratan yang ditetapkan pihak berwenang Taliban untuk menghadiri pertemuan tersebut tidak dapat diterima.
"Syarat-syarat mereka adalah menolak kami untuk berbicara dengan perwakilan lain dari elemen masyarakat Afghanistan, dan menuntut perlakuan yang dapat dibilang seperti pengakuan (pemerintahan Afghanistan)," tutur Guterres. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
