Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Washington akan membatasi visa para pejabat tiongkok yang berada di balik kebijakan sekolah asrama Tibet yang dinilai merugikan anak-anak di wilayah tersebut.
"Kebijakan-kebijakan yang bersifat memaksa ini bertujuan menghilangkan tradisi linguistik, budaya dan agama yang berbeda di Tibet, terutama di kalangan generasi muda Tibet," kata Blinken, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 23 Agustus 2023
Blinken secara tegas meminta agar aksi tak bermoral seperti itu segera dihentikan.
"Kami mendesak otoritas Tiongkok untuk mengakhiri pemaksaan terhadap anak-anak Tibet untuk masuk ke sekolah asrama yang dikelola pemerintah, dan menghentikan kebijakan asimilasi yang represif, baik di Tibet maupun seluruh bagian Tiongkok lainnya," tegas Blinken.
Sejak tahun 2021, AS telah menuduh Tiongkok melakukan genosida di wilayah Xinjiang.
Para pejabat AS, kelompok hak asasi manusia dan sejumlah saksi mata, menyebut apa yang terjadi di Xinjiang sebagai jaringan kamp kerja paksa yang luas. Tuduhan ini berulang kali dibantah Tiongkok.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, sanksi visa terbaru ini akan berlaku bagi pejabat dan mantan pejabat yang terlibat dalam kebijakan pendidikan di Tibet. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.
AS pada Desember lalu secara terpisah menjatuhkan sanksi kepada dua pejabat Tiongkok, Wu Yingjie dan Zhang Hongbo, atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Tibet.
Baca juga: Presiden Tiongkok Kunjungi Tibet untuk Pertama Kalinya dalam Satu Dekade
Respons Tiongkok
Tiongkok menyebut tuduhan yang dilayangkan AS sebagai pemicu kerusakan hubungan Tiongkok-AS."Sebagai praktik internasional yang umum, sekolah berasrama di Tiongkok didirikan sesuai kebutuhan siswa lokal," kata Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington.
Liu berdalih, sekolah asrama tidak berintensi negatif, namun justru bertujuan mengatasi kesulitan bagi anak-anak yang tergolong sebagai minoritas.
"Sekolah berasrama secara bertahap berkembang menjadi salah satu mode penting dalam menjalankan sekolah di wilayah etnis minoritas Tiongkok, dan cara menjalankan sekolah yang terpusat secara efektif memecahkan masalah kesulitan siswa etnis minoritas, termasuk masalah jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka," sebut Liu.
Namun Blinken membantah dengan mengacu pada pendataan di bulan Februari oleh tiga ahli PBB, yang menunjukkan bahwa sekitar satu juta anak Tibet dipindahkan secara paksa ke asrama.
Program ini diduga bertujuan mengintegrasikan warga Tibet ke dalam budaya mayoritas Han di Tiongkok. Mereka disebut-sebut diwajibkan belajar bahasa Mandarin dan tidak ada pelajaran yang secara budaya relevan dengan wilayah Himalaya yang mayoritasnya menganut agama Buddha, kata pelapor khusus PBB.
Laporan terpisah tahun ini dari PBB juga menunjukkan, ratusan ribu warga Tibet dipaksa menjalani pelatihan kejuruan dengan keterampilan rendah untuk melemahkan identitas budaya mereka.
Baca juga: Provinsi di Tiongkok Minta Kelas Bahasa Tibet Ditutup
Asimilasi Paksa
Tindakan Blinken yang melawan kebijakan "tidak masuk akal" Tiongkok ini telah dipuji Dalai Lama, pemimpin spiritual kawasan Tibet."Seperti yang sering dikatakan Dalai Lama, budaya Tibet, berdasarkan perdamaian dan kasih sayang, memiliki nilai untuk ditawarkan kepada seluruh dunia,” kata pemimpin kelompok Kampanye Internasional untuk Tibet, Techno Gyatso.
Gyatso menambahkan, program sekolah asrama menargetkan pemaksaan asimilasi dan mengubah masyarakat Tibet menjadi Tiongkok.
"Program sekolah berasrama ini menargetkan generasi muda yang masih rentan dan mudah dipengaruhi, dan ditujukan untuk mengubah orang Tibet menjadi Tiongkok, memperkuat kendali pemerintah Tiongkok atas Tibet, dan memusnahkan budaya serta cara hidup Tibet," sambungnya. (Hillary Sitohang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
