Unit elite yang dimaksud adalah Pasukan Intervensi Cepat Arab Saudi.
"Kami mendesak Arab Saudi untuk membubarkan grup ini, dan kemudian mengadopsi reformasi institusional dan sistemik demi memastikan aktivitas anti-kritik berakhir sepenuhnya," ujar juru bicara Kemenlu AS Ned Price, dikutip dari laman TRT World pada Selasa, 2 Maret 2021.
Sanksi telah dijatuhkan Kementerian Keuangan AS kepada Pasukan Intervensi Cepat. ini artinya, segala transaksi AS dengan unit tersebut merupakan sebuah kejahatan.
Price juga mengatakan bahwa pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden akan lebih memprioritaskan hak asasi manusia ketimbang saat Washington dipimpin Donald Trump. Ia menegaskan AS akan tetap mempertahankan aliansi dengan Arab Saudi, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini Negeri Paman Sam.
Baca: AS Kenalkan 'Larangan Khashoggi' untuk Hukum Para Pembungkam Kritik
Mengenai kemitraan dua negara, Price mengatakan AS akan fokus terhadap langkah-langkah yang akan diambil Arab Saudi ke depannya, dan berharap Riyadh bersedia memperbaiki catatan HAM dalam berbagai kasus.
"Ini bukanlah sebuah perpecahan, tapi kalibrasi ulang dari hubungan AS-Saudi," tutur Price.
AS telah merilis laporan intelijen mengenai pembunuhan Khashoggi. Dalam laporan disebutkan bahwa Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menyetujui operasi untuk "menangkap atau membunuh" Khashoggi di Turki.
Meski laporan intelijen menyudutkan MBS, Biden disebut tidak akan menjatuhkan hukuman terhadap sang putra mahkota karena harga yang harus dibayar terkait hubungan kedua negara "terlalu tinggi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
