Indonesia mendorong standar perlindungan anak terasosiasi terorisme dalam sesi ke-31 CCPCJ di Wina, Austria, 16 Mei 2022. (Kemenlu RI)
Indonesia mendorong standar perlindungan anak terasosiasi terorisme dalam sesi ke-31 CCPCJ di Wina, Austria, 16 Mei 2022. (Kemenlu RI)

Di Forum PBB, Indonesia Dorong Standar Perlindungan Anak Terasosiasi Terorisme

Willy Haryono • 18 Mei 2022 07:33
Wina: Indonesia mendorong standar perlindungan anak terasosiasi terorisme dalam sesi ke-31 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana/Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) di Wina, Austria, 16 Mei 2022. Dalam kesempatan itu, Indonesia menyampaikan 3 aspek utama, yaitu pencegahan, rehabilitasi dan integrasi serta hak-hak anak.
 
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen Sambowo menyampaikan bahwa kejahatan lintas negara semakin kompleks dengan adanya pandemi, dan memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara, termasuk semakin maraknya kejahatan siber.
 
"Terdapat kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu norma dan standar internasional perlindungan yang komprehensif bagi anak terasosiasi kelompok teroris dan ekstremis berbasis kekerasan," tegas Mayjen Dedi Sambowo, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 17 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tantangan kejahatan global sangat beragam, termasuk eksploitasi dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat," jelasnya.
 
Mayjen Sambowo juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan restorative justice untuk mengurangi kejahatan dan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
 
Lebih lanjut, Indonesia menggarisbawahi tiga langkah utama yang harus dilakukan bersama untuk menanggulangi kejahatan transnasional, yang meliputi identifikasi dan antisipasi ancaman kejahatan transnasional yang terus berkembang, kebijakan nasional yang responsif, serta penguatan kerja sama internasional di segala tingkat.
 
Pada Sesi ke-31 CCPCJ ini, Indonesia menyampaikan kembali pencalonan Indonesia sebagai anggota CCPCJ periode 2024-2026. Forum CCPCJ dihadiri pejabat tinggi dan perwakilan dari negara-negara PBB. Forum ini dibentuk pada 1992 oleh the Economic and Social Council (ECOSOC) dan berfungsi sebagai badan pembuat keputusan di bawah naungan PBB dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.
 
Delegasi Indonesia terdiri dari BNPT, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta Perutusan Tetap RI di Austria yang sebagian mengikuti secara daring dari Jakarta.
 
Baca:  BNPT Pastikan Penculik 12 Anak di Jabodetabek Bukan Eks Napiter

 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif