New York: Indonesia untuk kedua kalinya menjadi Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada masa keanggotaan periode 2019-2020, setelah sebelumnya posisi tersebut dipegang di bulan Mei 2019. Di awal Presidensi Indonesia ini, DK PBB mengesahkan Program Kerja secara konsensus, pada 3 Agustus 2020 di New York.
Negara Anggota DK PBB sampaikan dukungannya terhadap Presidensi Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Indonesia di Agustus 2020.
“Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan ‘Investing in Peace’, tema Presidensi tahun ini adalah ‘Advancing Sustainable Peace’,” demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam keterangan tertulis Perwakilan Tetap RI untuk PBB, yang diterima Medcom.id, Selasa 4 Agustus 2020.
Dubes Djani menambahkan bahwa selama Presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematis yang merupakan prioritas Indonesia. Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.
Salah satu prioritas Presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas covid-19. Upaya ini dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian (peacebuilding) dalam masa pandemi.
“Hal ini penting mengingat dampak covid-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik,” ujar Dubes Djani.
Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIS, serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.
Presidensi Indonesia juga dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya tiga Resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), sanksi terhadap Mali untuk dukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).
“Perpanjangan mandat misi UNIFIL melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL,” tegas Dubes Djani.
Sebelum adopsi program kerja DK PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format ‘breakfast meeting’ dengan para Duta Besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara ketat. Selain itu, di hari yang sama, Indonesia selaku Presiden DK juga telah menyelenggarakan briefing kepada seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK selama Agustus.
Keberhasilan Indonesia memperkenalkan batik pada Presidensi Indonesia pada Mei 2019 akan dilanjutkan dengan mempromosikan kain tenun Indonesia pada Presidensi tahun ini.
Negara Anggota DK PBB sampaikan dukungannya terhadap Presidensi Indonesia dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Indonesia di Agustus 2020.
“Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan ‘Investing in Peace’, tema Presidensi tahun ini adalah ‘Advancing Sustainable Peace’,” demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam keterangan tertulis Perwakilan Tetap RI untuk PBB, yang diterima Medcom.id, Selasa 4 Agustus 2020.
Dubes Djani menambahkan bahwa selama Presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematis yang merupakan prioritas Indonesia. Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.
Salah satu prioritas Presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas covid-19. Upaya ini dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian (peacebuilding) dalam masa pandemi.
“Hal ini penting mengingat dampak covid-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik,” ujar Dubes Djani.
Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIS, serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.
Presidensi Indonesia juga dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya tiga Resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), sanksi terhadap Mali untuk dukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).
“Perpanjangan mandat misi UNIFIL melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL,” tegas Dubes Djani.
Sebelum adopsi program kerja DK PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format ‘breakfast meeting’ dengan para Duta Besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara ketat. Selain itu, di hari yang sama, Indonesia selaku Presiden DK juga telah menyelenggarakan briefing kepada seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK selama Agustus.
Keberhasilan Indonesia memperkenalkan batik pada Presidensi Indonesia pada Mei 2019 akan dilanjutkan dengan mempromosikan kain tenun Indonesia pada Presidensi tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
