Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas. (SAUL LOEB / AFP)
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas. (SAUL LOEB / AFP)

Pertama dalam 150 Tahun, DPR AS Makzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri

Willy Haryono • 14 Februari 2024 15:45
Washington: Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, dan menuduhnya tidak menegakkan undang-undang imigrasi yang menurut Partai Republik telah menyebabkan tingginya jumlah imigran yang melintasi perbatasan AS-Meksiko.
 
Ini adalah kali kedua dalam sejarah AS, dan pertama kali dalam hampir 150 tahun, DPR AS melakukan pemakzulan terhadap seorang anggota kabinet dari pemerintahan aktif.
 
Pemungutan suara di DPR AS berujung pada pemakzulan dengan penghitungan akhir 214-213. Presiden AS Joe Biden bereaksi terhadap pemakzulan ini.

"Sejarah tidak akan memandang baik anggota DPR dari Partai Republik atas tindakan keberpihakan mereka yang tidak konstitusional dan terang-terangan yang menargetkan pegawai negeri terhormat untuk memainkan permainan politik kecil-kecilan," ungkapnya, seperti dikutip dari laman inews.co.uk, Rabu, 14 Februari 2024.
 
Pemakzulan terhadap Mayorkas di level DPR akan dibawa ke Senat AS. Namun baik senator Partai Demokrat maupun Republik tidak menunjukkan minat terhadap masalah ini, dan kemungkinan akan ditunda tanpa batas waktu ke komite.
 
Senat AS diperkirakan akan menerima pemakzulan Mayorkas di level DPR setelah nanti kembali bersidang pada 26 Februari mendatang. Didominasi Partai Demokrat, Senat AS kemungkinan besar tidak akan menyetujui pemakzulan Mayorkas.
 
Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer menyebut kasus Mayorkas sebagai "pemakzulan palsu" dan "titik terendah baru bagi anggota DPR dari Partai Republik."
 
Jumlah imigran yang melintasi perbatasan dari Meksiko secara ilegal mencapai rekor tertinggi sejak Biden menjabat di tahun 2021, dan mantan Presiden Donald Trump menjadikan hal ini sebagai fokus utama kampanyenya dalam melawan petahana di Pemilu AS 2024.
 
"Sekretaris Mayorkas dengan sengaja dan konsisten menolak untuk mematuhi undang-undang imigrasi federal, sehingga memicu bencana perbatasan terburuk dalam sejarah Amerika," kata Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik setelah pemungutan suara.
 
Namun Mayorkas mengatakan dirinya tidak bertanggung jawab atas situasi perbatasan, dan malah menyalahkan sistem imigrasi AS yang rusak dan belum mampu diperbaiki oleh Kongres.
 
Jajak pendapat Reuters/Ipsos bulan lalu menunjukkan bahwa imigrasi merupakan kekhawatiran terpenting kedua bagi para pemilih setelah perekonomian dalam pemilu AS 2024.
 
Baca juga:  Trump Lolos Pemakzulan, Biden Sebut Demokrasi itu Rapuh
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan