Pada Maret 2020 Kejaksaan Agung AS mengumumkan dakwaan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dakwaan menyebutkan bahwa Maduro sebagai kepala kelompok kartel narkoba.
Selain mendakwa Maduro, Kejagung AS juga menawarkan uang hadiah sebesar USD15 juta atau sekitar Rp244 miliar. Hadiah diberikan untuk siapapun yang bisa memberikan informasi dan berujung kepada penangkapannya
Menurut pihak AS, Maduro dituduh sebagai kepala kelompok penyelundupan kokain yang disebut ‘Cartel of the Sun atau Kartel Matahari’. Kartel ini menurut klaim AS, mengekspor ratusan ton obat-obatan terlarang yang bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), yang secara resmi disebut sebagai 'organisasi teroris' oleh Negeri Paman Sam.
Selain Maduro, juga didakwa belasan pejabat lain dari pemerintahannya. Mereka yang didakwa termasuk anggota militer dan peradilan Venezuela, termasuk kepala pengadilan negara itu.
Dakwaan itu dikeluarkan di beberapa yurisdiksi AS termasuk New York dan Miami, dengan tuduhan mulai dari ‘konspirasi hingga terorisme narkotika’ termasuk juga pencucian uang.
"Selama lebih dari 20 tahun, Maduro dan sejumlah kolega berpangkat tinggi diduga berkonspirasi dengan FARC, menyebabkan ton kokain masuk dan menghancurkan warga Amerika," kata Bill Barr, yang saat itu masih menjabat sebagai Jaksa Agung AS.
"Sudah waktunya untuk memanggil rezim ini apa adanya. Rezim Maduro dibanjiri korupsi dan kriminalitas,” katanya.
Barr saat itu mengatakan, pemerintahan Maduro telah mendukung kelompok FARC yang memisahkan diri di sepanjang perbatasan Kolombia-Venezuela. Kelompok ini terlibat dalam perdagangan narkoba.
Juga didakwa adalah Diosdado Cabello, mantan Ketua Majelis Nasional Venezuela, Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez, mantan kepala intelijen militer Hugo Armando Carvajal Barrios, Jenderal Cliver Antonio Alcala Cordones, dan Ketua Mahkamah Agung Maikel Moreno.
Kementerian Luar Negeri AS juga mengumumkan hadiah USD10 juta atau sekitar Rp162 miliar untuk Cabello, Alcala dan Carvajal.
Meskipun diganjar dengan berbagai sanksi, pemerintahan Maduro masih langgeng hingga saat ini. Pada awal Desember Maduro merebut kendali Majelis Nasional dari tangan oposisi melalui pemilihan umum parlemen.
Partai milik Maduro, Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV), berhasil meraih 67,6 persen suara. Dewan Elektoral Nasional Venezuela (CNE) mengumumkan pada Senin, 7 Desember 2020, bahwa 82,35 persen surat suara sudah dihitung sejauh ini.
Dilansir dari laman Yeni Safak, total suara dalam pemilu parlemen Venezuela kali ini berkisar 5,2 juta atau 31 persen dari total pemilih terdaftar. Rendahnya angka partisipasi ini merupakan hasil dari aksi boikot yang diserukan partai-partai oposisi Venezuela.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
