"Ketertiban internasional yang kami kumpulkan di sini untuk ditegakkan sedang dicabik-cabik di depan mata kami," kata Blinken dalam sesi khusus tersebut, dilansir dari AFP, Jumat, 23 September 2022.
"Kami tidak bisa, kami tidak akan, membiarkan Presiden Putin lolos begitu saja," sambungnya.
Blinken menuduh Putin menambahkan 'bahan bakar ke api' denganmemobilisasi pasukan cadangan, serta merencanakan referendum di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia, tepat saat Kiev memperoleh keuntungan di lapangan.
Ia mengatakan, sangat penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada negara yang dapat menggambar ulang perbatasan negara lain dengan paksa.
"Jika kami gagal mempertahankan prinsip ini ketika Kremlin secara terang-terangan melanggarnya, kami mengirim pesan ke agresor di mana pun bahwa mereka juga dapat mengabaikannya," seru Blinken.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengecam tuduhan Barat tersebut. "Ada upaya hari ini untuk memaksakan pada kami narasi yang sama sekali berbeda tentang agresi Rusia sebagai asal mula tragedi ini," ucap Lavrov.
Dia menuduh Ukraina mengalami 'Russophobia', termasuk melalui pengenaan aturan bahasa Ukraina.
"Amerika Serikat dan sekutu mereka dengan jaringan organisasi hak asasi manusia internasional telah meliput kejahatan rezim Kiev," sambungnya.
Ketua DK PBB saat ini, Prancis, mengadakan sesi tersebut untuk menyoroti pencarian akuntabilitas di Ukraina. "Tidak ada perdamaian tanpa keadilan," pungkas Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna.
Baca juga: Kenapa 4 Wilayah Ukraina Ingin Gabung Rusia?
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News