Presiden mengatakan, dunia harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang, perdamaian dalam keberagaman. Ini termasuk jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas yang harus ditegakan.
“Masalah mengenai praktek kekerasan dan perempuan yang termarjinalisasi di Afghanistan. Termasuk juga kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar harus menjadi konsensus kita bersama,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Kamis 23 September 2021 waktu Indonesia.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Pemimpin ASEAN Telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan 5 poin konsensus yang implementasinya itu membutuhkan komitmen militer Myanmar. Harapan besar dari komunitas dunia harus dijawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas,” imbuhnya.
Jokowi menambahkan, hal-hal itu menjadi kewajiban yang ada di pundak bersama yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia.
“Pada tahun 2022 Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan tema besar ‘recover together, recover stronger’. Indonesia akan berupaya G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua,” tegasnya.
Tentunya hal menjadi perhatian Indonesia adalah kepentingan untuk negara maju dan negara berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil. Juga negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan.
“Inklusivitas adalah prioritas utama kepmimpinan Indonesia. inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan ‘no one left behind’,” tegas Presiden Jokowi.
