Draf resolusi tersebut, yang disetujui oleh Presiden Joe Biden, dirampungkan pada Minggu setelah hampir seminggu negosiasi di antara anggota dewan yang beranggotakan 15 orang.
Agar dapat disahkan, resolusi tersebut memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh negara-negara yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan proposal gencatan senjata ke tahap penyusunan seperti AS, Prancis, Inggris, Tiongkok, atau Rusia.
Tiongkok tidak melakukan tindakan apa pun untuk memblokirnya dan Rusia abstain.
Pada Maret lalu, Tiongkok dan Rusia memveto resolusi gencatan senjata Gaza yang menyatakan bahwa resolusi tersebut akan memberi Israel lampu hijau untuk menyerang kota Rafah. Sebelumnya, AS memveto tiga rancangan resolusi, dua di antaranya akan menuntut gencatan senjata segera.
Biden mengumumkan pada 31 Mei bahwa Israel telah mengusulkan rencana tiga bagian yang pada akhirnya akan mengarah pada gencatan senjata permanen di Gaza, serta pembebasan semua sandera yang telah ditahan di sana sejak 7 Oktober, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak berdarah terhadap Israel.
Lebih dari 36.000 warga Palestina, termasuk ribuan wanita dan anak-anak, telah dibunuh sejak saat itu oleh pasukan Israel, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Nate Evans, juru bicara misi AS untuk PBB, mengatakan pada hari Minggu bahwa penting bagi Dewan Keamanan untuk menekan Hamas agar menyetujui proposal yang telah diterima Israel.
“Israel telah menerima proposal ini dan Dewan Keamanan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan satu suara dan menyerukan Hamas untuk melakukan hal yang sama,” kata Evans.
Namun, ada tanda-tanda bahwa Israel mungkin tidak setuju dengan proposal ini.
“Penyelamatan dramatis empat sandera pada Sabtu memperkuat tekad Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melanjutkan invasi Gaza daripada menyetujui gencatan senjata,” seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan kepada NBC News.
Selain itu, karena banyaknya warga sipil Palestina yang tewas akibat serangan penyelamatan Israel, pemimpin militer Hamas Yahya Sinwar, yang menolak kesepakatan apa pun dengan Israel meskipun ada tekanan kuat dari Qatar dan Mesir. Sinwar kini dapat mengambil tindakan yang lebih keras.
Tepat saat Dewan Keamanan mulai memberikan suara pada Senin, Menteri Luar Negeri Antony Blinken tiba di Israel untuk, antara lain, bertemu dengan pensiunan Jenderal Benny Gantz.
Gantz, anggota Kabinet Perang Israel yang beraliran tengah, mengundurkan diri pada hari Minggu setelah menuduh Netanyahu salah mengelola perang dan menolak untuk menyetujui apa yang akan terjadi pada Gaza setelah permusuhan berakhir.
Pemerintahan Biden telah mencoba membujuk Gantz untuk tetap berada di pemerintahan karena kepergiannya akan memaksa Netanyahu untuk lebih condong pada anggota sayap kanan koalisinya yang menentang gencatan senjata dengan Hamas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
