Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat anggota tetap DK PBB mengurangi penggunaan hak veto mereka, telah dihidupkan kembali setelah invasi Rusia baru-baru ini ke Ukraina.
Hak veto Moskow telah memungkinkannya untuk melumpuhkan tindakan di Dewan Keamanan, yang seharusnya campur tangan dalam konflik seperti penjamin perdamaian global seperti yang didefinisikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Proposal Liechtenstein, yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat tetapi, secara signifikan, tidak satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan lainnya -,Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris,- harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang,” menurut para diplomat, seperti dikutip AFP.
Dewan Keamanan PBB juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto.
Teks proposal, yang diperoleh AFP, mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum "dalam waktu 10 hari kerja setelah pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan debat tentang situasi sebagai di mana hak veto diberikan."
295 veto sejak 1946
Di antara co-sponsor yang telah berkomitmen untuk memberikan suara untuk teks adalah Ukraina, Jepang dan Jerman, dua yang terakhir berharap untuk kursi sebagai anggota tetap dalam Dewan Keamanan yang kemungkinan diperbesar mengingat pengaruh politik dan ekonomi global mereka.Posisi India, Brasil atau Afrika Selatan, dan pesaing lain untuk kursi permanen potensial belum terungkap.
Bahkan jika tidak mensponsori teks, Prancis akan memilih mendukung, menurut seorang diplomat.
Bagaimana Inggris, Tiongkok dan Rusia, yang dukungannya akan sangat penting untuk inisiatif kontroversial seperti itu, akan memilih tidak jelas.
Sejak veto pertama yang pernah digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1946. Moskow sendiri telah menerapkannya 143 kali, jauh di depan Amerika Serikat (86 kali), Inggris (30 kali) atau Tiongkok dan Prancis (18 kali masing-masing).
"Kami sangat prihatin dengan pola memalukan Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dua dekade terakhir," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.
“Adopsi resolusi Liechtenstein akan menjadi langkah signifikan menuju akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab semua anggota tetap Dewan Keamanan,” tambahnya.
Prancis, yang terakhir menggunakan veto pada tahun 1989, mengusulkan pada 2013 bahwa anggota tetap secara kolektif dan sukarela membatasi penggunaan veto mereka jika terjadi kekejaman massal.
Disponsori bersama oleh Meksiko dan didukung oleh 100 negara, proposal tersebut sejauh ini terhenti.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
