Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam apa yang disebutnya sebagai korupsi sistematis dalam pengecualian medis dari wajib militer di negaranya. Dia mengatakan bahwa sistem tersebut rentan terhadap penerimaan suap dan pelarian orang ke luar negeri.
Semua kasus pengecualian medis dari dinas militer sejak awal perang Rusia melawan Ukraina tahun lalu –,jika ada kecurigaan,– akan diselidiki, kata Zelensky dalam pidato video malamnya kepada negara tersebut pada Rabu 30 Agustus 2023.
Zelensky mengatakan bahwa suap antara Rp45-Rp228 juta telah dibayarkan untuk pembebasan medis dari tugas militer.
“Penting untuk memeriksa sejumlah besar keputusan komisi medis militer mengenai disabilitas dan ketidakcocokan untuk dinas militer yang dibuat setelah 24 Februari,” kata Zelensky, seperti dikutip Al-Jazeera, Kamis 31 Agustus 2023.
“Di beberapa wilayah di Ukraina, jumlah orang yang dikeluarkan dari daftar militer karena keputusan komisi medis telah meningkat sepuluh kali lipat sejak invasi Rusia,” tegas Zelensky.
“Sangat jelas apa keputusan-keputusan ini. Keputusan yang korup,” ucap presiden.
“Daftar warga Ukraina yang bepergian ke luar negeri karena keputusan yang jelas meragukan dari komisi medis militer akan dianalisis secara terpisah,” tambah Presiden Zelensky.
Zelensky juga membidik “konsep kebugaran terbatas”, yang memungkinkan terjadinya “manipulasi” dalam penempatan staf unit militer tertentu di Ukraina, khususnya brigade tempur.
“Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebugaran atau ketidakcocokan untuk dinas militer harus sejelas mungkin sehingga seseorang memahami bagaimana dia dapat membantu pertahanan, dan agar unit-unit tersebut memiliki kejelasan tentang siapa yang akan bergabung dengan mereka,” katanya.
Sejak invasi Rusia pada 2021, semua pria Ukraina berusia 18-60 tahun yang dianggap layak untuk dinas militer dilarang meninggalkan negara tersebut –,dengan beberapa pengecualian,– dan dapat dipanggil untuk bergabung dalam upaya perang.
Awal bulan ini, Zelensky memecat semua kepala pusat perekrutan tentara regional Ukraina sebagai langkah pemberantasan korupsi.
Zelensky mengatakan, pada saat itu bahwa penyelidikan telah mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pusat perekrutan mulai dari pengayaan ilegal hingga pengangkutan laki-laki yang memenuhi syarat untuk tugas militer melintasi perbatasan negara. Meskipun ada larangan perjalanan internasional bagi mereka yang memenuhi syarat untuk wajib militer pada masa perang.
Masalah korupsi dalam rekrutmen militer Ukraina terungkap pada bulan Juni ketika investigasi media melaporkan kekayaan keluarga komisaris regional Odesa Yevhen Borysov. Investigasi tersebut melaporkan real estate dan kendaraan mewah senilai jutaan dolar yang diduga dimiliki oleh anggota keluarga Borysov di Spanyol.
Menurut laporan media lokal, Borysov didakwa melakukan “pengayaan yang melanggar hukum”. Borysov membantah semua kesalahannya dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kekayaan keluarganya.
Zelensky telah menjadikan pemberantasan korupsi dalam proses rancangan militer sebagai prioritas ketika pasukannya terus melancarkan serangan balasan 18 bulan setelah invasi Rusia.
Memberantas korupsi di lembaga-lembaga pemerintah Ukraina juga merupakan elemen kunci dalam upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
