Kementerian Perdagangan berencana untuk menyelidiki potensi ancaman dari kendaraan yang terhubung di negara-negara seperti Tiongkok dan negara-negara lain yang dipandang tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, menurut pengumuman pada 29 Februari.
Penyelidikan ini dapat menghasilkan penerapan langkah-langkah peraturan baru yang melarang Tiongkok menggunakan teknologi canggih pada kendaraan listrik dan mobil lain yang konon terhubung untuk mengawasi pengemudi dan data pribadi mereka.
Pihak berwenang khawatir bahwa fungsi seperti teknologi bantuan pengemudi mungkin dieksploitasi untuk memantau warga Amerika. Meskipun bukan embargo penuh terhadap impor Tiongkok, Presiden Joe Biden telah menyatakan bahwa ia mengambil tindakan untuk melindungi data mereka.
Presiden mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 29 Februari, bahwa pemerintah percaya bahwa Tiongkok berencana menggunakan praktik tidak adil untuk mengambil bagian lebih besar di pasar otomotif. Dia melanjutkan dengan menegaskan bahwa kendaraan tersebut dapat menimbulkan risiko serius terhadap keamanan nasional.
Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengungkapkan kekhawatiran serupa dalam pernyataan 29 Februari yang diposting di situs web departemennya.
“Tidak perlu banyak imajinasi untuk memikirkan bagaimana pemerintah asing yang memiliki akses terhadap kendaraan yang terhubung dapat menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional dan privasi pribadi warga negara AS,” kata Raimondo dikutip dari NTD pada Jumat, 1 Maret 2024.
Amerika Serikat kini mengimpor sangat sedikit mobil dari Tiongkok, hal ini sebagian disebabkan oleh tingginya tarif yang dikenakan Amerika Serikat terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Namun, pihak berwenang khawatir bahwa tarif tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini.
Dengan mendirikan operasi perakitan di negara-negara tetangga seperti Meksiko, beberapa perusahaan Tiongkok tampaknya berharap untuk menghindari tarif AS.
“Untuk menilai permasalahan keamanan nasional ini, kami mengeluarkan Pemberitahuan Awal Usulan Pembuatan Peraturan untuk menyelidiki risiko keamanan nasional dari kendaraan yang terhubung, khususnya teknologi yang diproduksi oleh (Republik Rakyat Tiongkok) di dalam kendaraan,” kata Raimondo.
“Kami perlu memahami sejauh mana teknologi pada mobil-mobil ini dapat menangkap data dalam jumlah besar atau menonaktifkan atau memanipulasi kendaraan yang terhubung dari jarak jauh, jadi kami mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah kami akan mengambil tindakan,” ucap Raimondo.
Seperti yang dikatakan Ibu Raimondo dan pejabat lainnya, pengumpulan data bukanlah satu-satunya kekhawatiran. Mengaktifkan atau memanipulasi mobil yang terhubung dari jarak jauh merupakan ancaman potensial lainnya.
Menurut keterangan dari Gedung Putih, Kementerian Perdagangan akan melakukan survei terhadap masyarakat dan sektor otomotif dan akan mempertimbangkan kemungkinan peraturan untuk mengendalikan integrasi teknologi ke dalam mobil yang diimpor dari negara-negara yang menjadi perhatian, termasuk Iran dan Rusia, serta Tiongkok.
Menurut Gedung Putih, ada kekhawatiran mengenai keamanan nasional yang disebabkan oleh konektivitas mobil yang terus-menerus dengan gadget pribadi, kendaraan lain, infrastruktur AS, dan pabrikan aslinya.
Meskipun produsen mobil Tiongkok tidak disarankan untuk bergabung dengan pasar AS karena tarif yang tinggi, otoritas AS dan eksekutif industri khawatir bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok mungkin memilih untuk menanggung kenaikan biaya karena Tiongkok semakin bergantung pada ekspor.
Produsen mobil Tiongkok berencana untuk meningkatkan produksinya di luar negeri. Kendaraan listrik BYD mengumumkan pada tahun 2023 bahwa mereka akan membuka pabrik di Eropa. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
