Kebijakan yang diperpanjang hingga akhir Mei ini pertama kali diterapkan oleh Presiden sayap kiri Xiomara Castro di kota-kota terbesar di negara Amerika Tengah itu.
Awal pekan ini, pemerintah Castro mengerahkan tentara di seluruh negara untuk melawan sejumlah kelompok kriminal.
Ini merupakan perpanjangan ketiga – kali ini selama 45 hari – dari apa yang disebut status darurat. Kebijakan ini nantinya dijadwalkan berakhir pada 21 Mei, jika tidak kembali diperpanjang.
Kebijakan pemberantasan kejahatan berlaku untuk 123 distrik lokal yang mencakup pusat populasi terbesar di Honduras. Di bawah status darurat, pihak berwenang dapat membatasi kebebasan bergerak dan berkumpul warga, serta menggeledah rumah dan melakukan penangkapan tanpa surat perintah.
"Langkah hukum ini memungkinkan otoritas keamanan untuk menangkap lebih dari seratus anggota organisasi kriminal," ujar pernyataan Pemerintah Honduras, mengutip dari laman nbcnews.com, Sabtu, 8 April 2023.
Keputusan melanjutkan status darurat menggarisbawahi perubahan taktik oleh Castro, yang sebelumnya mengkritik peran militer dalam pemerintahan sebelumnya dan berjanji untuk "melakukan demiliterisasi keamanan warga" dalam kampanye presiden 2021.
Baca juga: Jadi Presiden Perempuan Pertama Honduras, Xiomara Castro Diwarisi Negara ‘Rusak’
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
