"Misi Myanmar telah mengirimkan komunikasi yang menginformasikan kepada PBB bahwa Tin Maung Naing telah menyerahkan surat pengunduran dirinya, mengingat bahwa Kyaw Moe Tun (Dubes Myanmar untuk PBB yang lama) tetap menjadi perwakilan tetap Myanmar untuk PBB," kata Dujarric, dilansir dari AFP, Jumat, 5 Maret 2021.
Baca: Kyaw Moe Tun Tegaskan Dirinya Masih Dubes Resmi Myanmar.
Pada Sabtu pekan lalu, Kyaw Moe Tun dipecat oleh militer, sehari setelah ia memutuskan hubungan dengan pemerintah junta dan memohon kepada Majelis Umum untuk membantu memulihkan demokrasi. Namun, Kyaw Moe Tun mengatakan dia tidak akan mundur dari jabatannya karena pemerintahan junta tidak diakui oleh PBB.
Kyaw Moe Tun menulis kepada Presiden Majelis Umum PBB pada Senin lalu untuk menegaskan kudeta itu melanggar hukum. Karena itu, sambung Kyaw Moe Tun, militer tidak memiliki wewenang untuk menggulingkannya.
"Karena itu, saya ingin mengonfirmasikan kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk PBB," tambahnya.
Sehari setelahnya, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengirim catatan verbal ke PBB. Mereka mengklaim Kyaw Moe Tun telah dipecat dari jabatannya.
Saat itu, Dujarric mengatakan PBB sedang memeriksa dua surat "kontradiktif" itu. PBB menekankan hal tidak biasa dari situasi tersebut dan mengatakan akreditasi PBB serta komite protokol akan menyelidiki masalah tersebut.
Pada akhirnya, mereka dapat merujuknya ke Majelis Umum untuk mendapatkan suara mayoritas. Keputusan itu jauh jangkauannya karena berarti mengakui atau tidak yang memegang kekuasaan di Myanmar.
Sejak Selasa kemarin, Kyaw Moe Tun mengadakan pertemuan dengan mitranya dari Uni Eropa dan perwakilan Amerika Serikat. Para mitranya menegaskan kembali dukungan mereka kepada pemerintahan sipil Myanmar.
Junta mengambil alih kekuasaan secara paksa dari pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Suu Kyi dan beberapa orang terdekatnya serta para pejabat sipil lain ditahan militer.
Aksi ini mendapat penentangan dari masyarakat Myanmar yang merindukan hidup bebas berdemokrasi. Para pedemo anti kudeta turun ke jalan hingga hari ini.
Namun, militer menggunakan kekerasan kepada mereka yang mengakibatkan lebih dari 50 orang tewas dalam protes yang berlangsung sebulan terakhir ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
