Jangan Negara Gede Doang! Australia Minta Anggota Tetap DK PBB Ditambah

New York: Australia mencoba melobi sebuah kursi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), menekankan bahwa negara-negara berukuran kecil dan menengah juga berhak duduk sebagai anggota tetap di organ penting organisasi internasional tersebut.
 
Secara spesifik, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong Australia mengecam Rusia yang disebutnya kerap menyalahgunakan hak veto sebagai salah satu anggota tetap DK PBB. Ia ingin agar negara-negara dari Afrika, Amerika Latin dan Asia juga mendapat kesempatan yang sama.
 
Saat ini DK PBB terdiri dari lima anggota tetap dengan hak veto, yaitu Tiongkok, Rusia, Prancis, Inggris dan Amerika Serikat (AS). DK PBB juga terdiri dari 10 anggota tidak tetap, lima di antaranya dipilih setiap tahunnya oleh Majelis Umum dengan masa jabatan dua tahun.
"Kami mendorong reformasi Dewan Keamanan dengan perwakilan permanen yang lebih luas untuk Afrika, Amerika Latin dan Asia, termasuk India dan Jepang," kata Wong, dikutip dari The New Daily pada Sabtu, 24 September 2022.
 
"Berkomitmen terhadap PBB dapat diartikan juga berkomitmen terhadap reformasi di dalamnya agar (organsasi tersebut) tetap vital," sambungnya.
 
Berbicara kepada awak media di sela-sela Sidang Majelis Umum ke-77 PBB, Wong mengatakan Australia berencana memulai kampanye untuk duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun dari 2029 hingga 2030. Jika berhasil, Australia berencana memainkan peran kepemimpinan di jajaran anggota tidak tetap DK PBB pada periode tersebut.
 
"Masih cukup lama, tapi dapat dikatakan bahwa negara kami adalah salah satu pemain. Kami adalah negara yang memainkan peranan di sistem internasional," sebut Wong.
 
Dalam pidatonya, Wong juga mengkritik hak veto anggota tetap DK PBB, terutama Rusia dan Tiongkok. Kedua negara itu disebut Australia kerap menyalahgunakan hak veto untuk saling membantu atau demi mendorong kepentingan mereka sendiri.
 
Rusia telah menggunakan posisinya di DK PBB untuk memveto langkah-langkah PBB dalam mengecam invasi di Ukraina. "Kami tidak dapat menerima situasi di mana negara-negara besar menentukan nasib negara-negara kecil," ujar Wong.
 
"Itulah mengapa invasi ilegal Rusia ke Ukraina tidak dapat dinormalisasi," lanjutnya.
 
Baca:  Erdogan Desak PBB Jadi Organisasi yang Lebih Berpengaruh