DK PBB kecam ICC yang belum keluarkan surat penangkapan ke pejabat Israel. Foto: AFP
DK PBB kecam ICC yang belum keluarkan surat penangkapan ke pejabat Israel. Foto: AFP

DK PBB Kritik ICC karena Belum Keluarkan Surat Penangkapan untuk Pejabat Israel

Medcom • 15 Mei 2024 12:55
Den Haag: Kepala Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Karim Asad Ahmad Khan menghadapi kritik keras dari anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Mereka dikritik karena tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian di Jalur Gaza.
 
Utusan Libya Taher M. El-Sonni menghubungkan insiden di Gaza seperti holocaust yang dilakukan kelompok Nazi Jerman di era Perang Dunia II saat dirinya mengecam Khan yang tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan.
 
“Dunia ingin Anda menemukan mereka yang terlibat dalam kuburan massal, kejahatan massal terhadap anak-anak, genosida, pembersihan etnis yang dilakukan dalam 'holocaust' abad ke-21 (sebagai) pembantaian di Gaza,” ucap El-Sonni, dikutip dari Anadolu, Rabu, 15 Mei 2024.

Dalam pertemuan Dewan Keamanan mengenai Libya, El-Sonni bertanya kepada Khan berkaitan dengan perang di Gaza.
 
“Jika kasus di Libya begitu rumit dan bukti yang menghukum para tersangka sulit didapat, Anda selalu menggunakan kalimat pasif. Bukankah lebih baik untuk alokasikan sumber daya dan upaya Anda pada hal yang lebih jelas dan lebih mudah, Khan? Saya sedang berbicara tentang Gaza,” tutur El-Sonni.
 
Ia menekankan bahwa dunia mengharapkan ICC untuk berani dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pejabat Israel yang berulang kali melakukan genosida terhadap warga Palestina.
 
“Tunggu apa lagi, Tuan Khan?” tanya El-Sonni dan bertanya mengenai pengetahuan Khan melihat risiko pembantaian di Rafah.
 
Utusan Libya mengindikasikan ICC sedang menghadapi ujian besar dan mengatakan bahwa pengadilan sekarang dapat menunjukkan pertimbangan ICC telah menjadi terpolitisasi ataupun independen dan netral.
 
“Karena independensinya selama ini dipertanyakan dan kini justru dipertaruhkan,” imbuh El-Sonni.
 
Wakil Duta Besar Aljazair Nacim Gaouaoui menyatakan bahwa negaranya menolak tekanan yang diberikan oleh negara dan kekuatan tertentu terhadap pejabat ICC. 
 
Ia menekankan pentingnya penegakan supremasi hukum.
 
“Kami juga berharap bahwa bantuan yang diberikan oleh anggota Dewan untuk pekerjaan ICC akan mencakup isu-isu lain sehubungan dengan ancaman yang dihadapi pengadilan selama keterlibatannya dalam kasus-kasus kejahatan berkaitan dengan pendudukan Israel,” tutur Gaouaoui.
 
Wakil Duta Besar Aljazair itu menekankan harapan bahwa ICC akan mengambil pendekatan serius terhadap situasi di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki Israel
 
“Hal ini diperlukan agar ICC dapat menunjukkan bahwa ini bukanlah alat yang digunakan oleh beberapa anggota ICC sebagai komunitas internasional untuk mengancam siapapun yang mereka inginkan, kapanpun mereka mau. Kita harus menekankan perlunya menghindari standar ganda dalam hal ini,” jelas Gaouaoui.
 
Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti fakta bahwa ICC belum mengambil tindakan apapun terhadap Palestina sejak 2015.
 
Ia mempertanyakan adakah hubungan antara tidak adanya tindakan tersebut dan seruan Kongres Amerika Serikat (AS) untuk memberikan sanksi apabila ICC menyelidiki individu dari AS beserta negara-negara sekutunya.
 
“Menggambarkan ICC sebagai badan boneka,” Nebenzia bertanya. 
 
“Siapa yang mengendalikan kendali jarak jauh?” ucap Nebenzia menggambarkan ICC sebagai “badan boneka” dan menuduh telah membuat tuduhan yang tidak berdasar.
 
Melansir Anadolu, undang-undang AS yang mendesak ICC untuk mengundurkan diri atas kejahatan yang dilakukan di Gaza, Nebenzia berpendapat undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa badan peradilan adalah alat politik negara Barat. (Theresia Vania Somawidjaja)
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan