Ketua Komisi Kehakiman Senat AS dari Partai Demokrat, Dick Durbin dan anggota Partai Republik dari panel, Lindsey Graham memuji keputusan pemerintah Presiden Joe Biden pada Rabu 26 Juli 2023 kemarin.
"Setelah menekan administrasi selama berbulan-bulan, dengan bangga kami umumkan bahwa pemerintahan kini mendukung investigasi ICC,” ungkap Durbin dan Graham dalam keterangannya.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah menjatuhkan sanksi paksaan terhadap pejabat ICC yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran AS di Afghanistan dan pelecehan oleh otoritas Israel terhadap Palestina.
Langkah ini membalikkan idealisme lama AS yang menolak untuk bekerjasama dengan ICC.
AS dikenal sebagai salah satu dari segelintir negara yang tidak berpihak pada Statuta Roma yang pertama kali mendirikan pengadilan pada 1998.
Negeri Paman Sam kemudian melangkah lebih jauh dengan mengesahkan undang-undang pada 2002 yang menegaskan tindakan militer melawan Den Haag untuk menyelamatkan warga negara AS dan sekutunya, yang saat itu dikendalikan ICC.
Sejarah itu membuat AS terpapar kritik bahwa hal itu bertentangan dengan hukum internasional, secara selektif melindungi dirinya sendiri dan sekutunya dari akuntabilitas.
Sebelumnya pada Rabu, 26 Juli 2023, Kementerian Luar Negeri AS menegaskan kembali penolakannya terhadap penyelidikan ICC di Israel dan Palestina saat ditanya perihal peningkatan serangan terhadap Palestina di Tepi Barat.
"Kami belum memandang ICC sebagai mekanisme yang tepat untuk beberapa pertimbangan ini." kata Juru Bicara Departemen Vedant Patel kepada wartawan, dikutip dari Al Jazeera, Kamis 27 Juli 2023
AS juga menolak dorongan untuk mencari penanggungjawab ICC atas pembunuhan jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh yang secara fatal ditembak oleh pasukan Israel tahun lalu.
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin pada Maret atas tuduhan bahwa pasukan negaranya telah membawa anak-anak keluar dari Ukraina dan diangkut ke Rusia.
Sejak Rusia memulai invasinya di Ukraina Maret kemarin, kelompok hak asasi manusia dan organisasi media telah membuat rincian mengenai dugaan pelanggaran, dari pengeksekusian warga sipil dan pemboman infrastruktur sipil tanpa pandang bulu hingga penyiksaan dan kekerasan seksual.
Legislator Partai Republik dan Demokrat menuduh Pentagon telah menunda upaya akuntabilitas Rusia setelah mereka memblokir upaya sebelumnya untuk menyerahkan keterangan kepada ICC.
Ditanya mengapa Pentagon menolak untuk berbagi bukti kejahatan dengan ICC, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan, “pihaknya mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Rusia, tetapi akan selalu memprioritaskan perlindungan personel militer AS". (Hillary Sitohang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
