Salah satu pertemuan tersebut adalah High-Level Meeting Commemorating the 35th Declaration on the Right to Development yang digelar pada Selasa, 28 Februari 2023.
Dalam pertemuan, Menlu Retno menyampaikakan bahwa deklarasi ini menetapkan pembangunan sebagai "hak semua orang, hak semua negara."
"Namun di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan. Kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat," ungkap Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Rabu, 1 Maret 2023.
Untuk itu, peringatan 35 tahun Deklaration Right to Development ini diharapkan dapat dijadikan momen untuk rekalibrasi. Menlu Retno menyerukan semua pihak untuk "memfokuskan kembali sumber daya yang kita miliki, menyegarkan kembali energi kita, serta menyesuaikan kembali tujuan bersama."
Indonesia juga menyampaikan bahwa kolaborasi global sangatlah penting guna mewujudkan Right to Development dengan semangat burden sharing, bukan burden shifting.
"Dalam pertemuan, saya juga menekankan bahwa semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif," sebut Menlu Retno.
"Kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan. Semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya," sambungnya.
Selain itu, Menlu Retno juga mengatakan bahwa tatanan ekonomi global harus diperbarui agar kebijakan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua negara.
"Dalam konteks right for development ini, Indonesia akan melanjutkan pembangunan industri hilir," ungkapnya.
Baca juga: Menlu RI Ajak Negara-Negara Perkuat Komitmen terhadap HAM
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
