Bashir digulingkan April lalu, usai militer Sudan menarik dukungan mereka terhadap rezim petahana di tengah gelombang aksi protes massa. Saat ini Bashir berada di penjara, dan akan didakwa dengan tuduhan korupsi, kepemilikan mata uang asing dan menerima gratifikasi.
Sejumlah aktivis pro-demokrasi dan juga korban pelanggaran hak asasi manusia berharap Bashir dikenai sejumlah pasal lainnya, termasuk penghasutan dan keterlibatan dalam pembunuhan demonstran.
Dikutip dari Guardian, proses peradilan Bashir dilakukan saat dewan militer Sudan dan kubu oposisi dari masyarakat sipil menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan. Lewat perjanjian ini, kedua kubu akan bersama-sama memimpin badan transisi gabungan selama tiga tahun.
Disepakati bahwa badan transisi ini akan dipimpin seorang tokoh militer untuk 21 bulan pertama. Setelah itu, posisi pemimpin akan diambil alih tokoh sipil selama 18 bulan.
Sebuah kabinet yang ditunjuk kelompok aktivis juga akan dibangun. Sementara badan legislatif baru akan dibentuk dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Koalisi oposisi yang memimpin gerakan protes akan menjadi mayoritas di badan legislatif.
Perjanjian pembagian kekuasaan disambut baik kubu militer dan juga koalisi Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan. Kedua kubu sama-sama memandang perjanjian sebagai kemenangan dari sebuah "revolusi."
Puluhan ribu orang beramai-ramai turun ke jalanan Khartoum untuk merayakan penandatanganan perjanjian pembagian kekuasaan. Banyak dari mereka bergerak menuju sebuah lapangan yang kini dinamakan Freedom Square.
Awal Agustus lalu, dewan militer Sudan dan perwakilan demonstran resmi menandatangani deklarasi konstitusional.
Kesepakatan deklarasi konstitusional merupakan buah dari negosiasi panjang antara militer dan demonstran. Gelombang protes meletus di Sudan sejak akhir Desember, yang kala itu ditujukan kepada Omar al-Bashir di kursi presiden. Sekelompok jenderal akhirnya menggulingkan Bashir pada April lalu.
Baca: Sudan Ingin Belajar Isu Perdamaian dari Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News