Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian Ruddyard, mengatakan manfaat dari posisi penting ini cukup banyak.
"Paling penting menurut saya, peluang untuk menciptakan warisan yang bermanfaat dari Indonesia bagi dunia internasional. Artinya kita menaruh footprint," kata Febrian, di Jakarta, Kamis 2 Mei 2019.
Untuk kepemimpinan kali ini, Indonesia mengangkat isu pemeliharaan perdamaian. "Kita sudah sepakat mengangkat isu ini, sebagai footprint. Tantangannya, tinggal bagaimana bisa menghasilkan produk dalam DK PBB," terang dia.
Selain itu, dengan kepemimpinan ini, Indonesia juga bisa memajukan isu-isu yang menjadi kepentingan nasional. Salah satunya mengenai Palestina.
Pada 9 Mei mendatang, salah satu agenda Indonesia saat memimpin DK PBB adalah diskusi informal mengenai 'Arria Formula' tentang Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan akan membuka diskusi mengenai Arria Formula tersebut.
Kepemimpinan Indonesia di DK PBB juga memberikan peluang untuk meningkatkan working method agar lebih inklusif dan transparan. Seperti diketahui, ada lima negara yang disebut 'Permanent Five' yang memiliki hak veto, yang mana sering dianggap sebagai senjata untuk mematikan isu yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.
"Sebagai ketua, kita memiliki semacam wewenang untuk mengatur working method agar paling efisien dan efektif. Karena problem DK PBB sekarang gimana bisa mencapai kesepakatan di tengah derasnya kecenderungan unilateralisme di dunia ini," jelas Febrian.
"Kita harus bisa menunjukkan bagaimana menciptakan sinergi dan create atmosfir positif. Serta bagaiman kita dipaksa untuk bisa meng-cultivate atau memupuk rasa kemitraan di antara negara-negara anggota yaang pandangannya tidak selalu sama," sambung dia.
Tugas sebagai presiden DK PBB memang tidak mudah. Febrian menuturkan harus ada kerja yang sangat teratur dan terarah antara perwakilan RI, baik di Jakarta, New York, dan perwakilan di 14 negara anggota DK PBB.
Setiap negara anggota DK PBB memiliki hak untuk menjadi presiden. Jadwalnya diurutkan sesuai alfabet.
Indonesia kembali menjadi negara anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Ini yang kelima kalinya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
