Keputusan Palestina bergabung dengan ICC diambil setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak pengaturan penarikan diri Israel, dari wilayah yang akan dijadikan daerah Palestina merdeka.
"Kami sangat terganggu dengan tindakan yang dilakukan Palestina," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki, seperti dikutip Associated Press, Selasa (6/1/2015).
"Bergabung dengan pengadilan ICC sangat kontraproduktif dan tidak membantu menyalurkan aspirasi rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Keputusan itu merusak suasana dengan pihak yang amat perlu lakukan perdamaian," lanjutnya.
Berdasarkan Undang-Undang AS, setiap kasus Palestina yang diarahkan kepada Israel di pengadilan akan secara cepat memutus bantuan finansial AS ke Palestina. Keanggotan itu sendiri tidak akan serta merta membuat Palestina kehilangan bantuannya.
Sementara bantuan AS kepada Palestina diperkirakan mencapai USD440 juta. Bantuan diberikan untuk membiayai berbagai macam sektor.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry membahas masalah ini dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara pejabat AS lainnya membahas hal tersebut dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, demi membujuknya membatalkan pengajuan keanggotaan ICC.
"Fokus saat ini adalah tetap mendorong kedua belah pihak untuk memulai negosiasi," tegas Psaki.
Israel seperti halnya AS, tidak menjadi anggota dari ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Pengadilan ICC sendiri tidak memiliki kepolisian dan otoritas yang bisa memasuki wilayah Israel dan melakukan penangkapan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
