Sekitar 1,7 juta demonstran memadati jalanan Hong Kong pada pekan kesebelas pada Minggu 18 Agustus. Aksi protes pro-demokrasi tersebut berjalan relatif damai, tidak seperti pekan sebelumnya yang sempat memicu kericuhan di area bandara.
Gelombang protes di Hong Kong dimulai pada awal Juni, yang dipicu Rancangan Undang-Undang Ekstradisi. Jika disahkan, RUU Ekstradisi mengatur proses pengiriman tersangka kasus kriminal tertentu dari Hong Kong untuk diadili di Tiongkok.
Meski pemerintah Hong Kong telah resmi menghentikan proses pengesahan RUU Ekstradisi, aksi protes tetap berlanjut. Kini tuntutan massa berubah menjadi seruan adanya reformasi demokrasi di Hong Kong.
Minggu 18 Agustus, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland dan juga pejabat Urusan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengeluarkan pernyataan gabungan terkait Hong Kong.
"Kebebasan fundamental, termasuk hak berkumpul secara damai, dan juga kekuasaan otonom Hong Kong, harus tetap dijunjung tinggi," ujar Freeland dan juga Mogherini, dinukil dari UPI, Senin 19 Agustus 2019.
Pernyataan Freeland dan Mogherini tidak menghakimi. Keduanya meminta dua kubu di Hong Kong untuk menahan diri, tidak melakukan aksi kekerasan dan berusaha bersama-sama menurunkan ketegangan.
"Dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan adalah hal penting," ungkap Freeland dan Mogherini.
Merespons pernyataan gabungan Kanada dan UE, Tiongkok pun melayangkan keluhan diplomatik via Kedubes di Ottawa. Beijing menegaskan bahwa Hong Kong berada di bawah kedaulatan Tiongkok, dan negara manapun tidak diperkenankan ikut campur.
"Pemerintah Kanada sebaiknya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan terkait isu Hong Kong," tutur pihak Kedubes Tiongkok di Ottawa via situs resmi.
"Jika Kanada ingin mengekspresikan posisi mereka, maka sebaiknya ditujukan untuk mengecam aksi kekerasan (dalam demonstrasi). Kanada juga sebaiknya mendukung pemerintah Hong Kong dan juga kepolisian dalam menangani aksi kekerasan," lanjutnya.
Ketegangan antara Kanada dan Tiongkok meningkat sejak akhri tahun lalu, saat Ottawa menangkap bos perusahaan Huawei Meng Wanzhou atas permintaan Amerika Serikat.
Dipandang banyak pihak sebagai tindakan balasan, Tiongkok kemudian menangkap dua warga Kanada bernama Michael Spavor dan Michael Kovrig atas tuduhan spionase.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
