Mantan Dubes Tiongkok di Senegal dan Kanada ini sempat menyatakan pandangannya terhadap sejumlah negara yang lahir pasca-runtuhnya Uni Soviet pada akhir Desember 1991 silam. Lu Shaye mengatakan sejumlah negara tersebut tidak berdaulat.
Hal ini disampaikan Lu Shaye melalui saluran berita La Chaîne Info (LCI) yang berpusat di Perancis pada akhir April 2023 lalu.
"Negara-negara bekas Uni Soviet ini tidak memiliki status efektif, seperti yang kami katakan, di bawah hukum internasional karena tidak ada kesepakatan internasional untuk mengkonkretkan status mereka sebagai negara berdaulat,” kata Lu kepada saluran berita LCI.
Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) yang memiliki perhatian terhadap dunia global, turut menanggapi isu ini. DPP PII meminta masyarakat dunia mengutuk pandangan Dubes Lu Shaye, meskipun dalam kesempatan terpisah sudah diklarifikasi Tiongkok.
Namun DPP PII secara tegas menilai pernyataan perwakilan resmi Tiongkok di Perancis itu telah melecehkan kedaulatan banyak negara. “Ini jelas bentuk nyata pelecehan terhadap kedaulatan negara yang selama ini dilakukan oleh Beijing,” kata Wakil Bendahara DPP PII Furqan Raka kepada wartawan, Jum’at (5/5/2023).
Hal ini disampaikan Ia mengatakan pernyataan Lu Shaye sejatinya adalah cerminan sikap Beijing, merujuk pusat pemerintahan Tiongkok, terhadap negara-negara bekas Uni Soviet tersebut.
Seperti diketahui, negara pasca-runtuhnya Uni Soviet terbagi menjadi 15 negara. Terdiri dari Rusia, Estonia, Azerbaijan, Georgia, Belarus, Moldova, Kazakhstan, Latvia, Tajikistan, Kirgistan, Ukraina, Tukrmenistan, Uzbekistan, Armenia dan Lituania.
Lebih lanjut, kata DPP PII, pernyataan Lu Shaye sangat menampakkan posisi Tiongkok yang mengesampingkan kedaulatan negara-negara tersebut, sehingga gelombang kemarahan terhadap Beijing semakin besar kian harinya.
Setidaknya tiga negara dilaporkan telah memanggil utusan Tiongkok di negara mereka masing-masing. Tiga negara terdiri dari Lithuania, Estonia, dan Latvia ini meminta penjelasan resmi Tiongkok terkait pernyataan yang sarat dengan pelecehan kedaulatan negara.
“Kami dengar Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna menyatakan kemarahan dan ketidakpuasan dengan sikap Beijing terhadap negaranya, seperti yang disampaikan Lu Shaye,” ungkap Furqan Raka.
Pula Menteri Luar Negeri Lithuania, Gabrielius Landsbergis yang mengingatkan Beijing soal status negara mereka. Gabrielius Landsbergis menegaskan Lithuania justru negara yang diduduki ilegal oleh Uni Soviet.
Kemudian Ajudan Presiden Ukraina, Mykhaylo Podolyak yang mengatakan pernyataan Dubes Lu Shaye sangat aneh. Ia menegaskan bahwa status semua negara bekas Uni Soviet diabadikan dalam hukum internasional.
"DPP PII menilai wajar jika negara-negara tersebut marah," ujar Furqan Raka.
Tidak hanya pernyataan kontroversial Dubes Lu Shaye, DPP PII juga mencium adanya upaya Tiongkok yang menekan sejumlah negara-negara dunia yang menjalin kerja sama dengannya, seperti Brazil, yang tiba-tiba menyatakan sikap terkait perang Rusia dalam melawan Ukraina.
Usai berkunjung ke Tiongkok pada April 2023 lalu, sikap Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, berubah. Ia tiba-tiba menyebut Eropa harus berhenti memasok senjata ke Ukraina karena memperpanjang konflik, dengan alasan hal tersebut akan menimbulkan korban perang lebih banyak lagi.
Presiden Brazil menawarkan dirinya sebagai perantara perdamaian, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Brasília minggu lalu, tetapi belum pernah bertemu dengan pejabat senior Ukraina.
“Dari laporan sejumlah media, Gedung Putih menuduh Lula adalah propaganda Rusia dan Tiongkok, di mana Beijing ingin Rusia terhindar dari kekalahan,” pungkas Furqan Raka.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
