Komisi Penyelidikan PBB di Suriah mengatakan pasukan rezim menyebabkan trauma mental dan fisik bagi penduduk di daerah pemukiman -- pedesaan di sekitar Damaskus -- melalui serangan udara dan dengan menahan suplai makanan. Pengeboman merenggut nyawa ratusan warga sipil.
"Benar-benar menjijikkan bahwa warga sipil yang terkepung secara sembarangan diserang dan secara sistematis ditahan makanan dan obat-obatan," kata Ketua Komisi Penyelidikan PBB Paulo Pinheiro.
"Yang jelas dari tahap akhir pengepungan ini adalah tidak ada pihak yang bertikai yang bertindak demi melindungi penduduk sipil," bubuhnya, seperti disitir UPI, Kamis 21 Juni 2018.
Para penyidik ??mengatakan pasukan pemberontak dan organisasi teror juga harus disalahkan karena menembakkan mortir yang terarah ke dekat Damaskus.
"Bahkan jika pasukan pro-pemerintah mengebom dan kelaparan penduduk sipil Ghouta Timur semakin parah, tidak ada pembenaran untuk penembakan menghujani daerah yang dihuni warga sipil di Damaskus," kata Komisaris Hanny Megally.
"Tindakan seperti itu oleh kelompok bersenjata dan anggota organisasi teroris juga merupakan kejahatan perang," cetusnya.
Sejumlah wilayah Ghouta Timur menentang Presiden Bashar al-Assad selama masa-masa awal perang saudara dan pemberontak merebut wilayah enklave -- termasuk kota Douma -- pada 2013. Pada Agustus 2013, pemerintah Suriah meluncurkan serangan senjata kimia di wilayah tersebut, menewaskan hampir 600 orang dan mengakibatkan larangan senjata kimia di negara ini.
Muncul laporan tentang lebih banyak serangan kimia pada Januari 2018 dan pasukan Suriah melancarkan operasi merebut kembali wilayah itu bulan depan. Rezim Assad sekali lagi memegang kendali penuh Damaskus dan Ghouta sejak Mei.
Pada saat perebutan Ghouta Timur pada April, lebih dari 140.000 warga sipil mengungsi dari rumah mereka, puluhan ribu di antaranya, kata PBB, "secara tidak sah diinternir oleh pasukan pemerintah."
"Pengasingan menyeluruh dari semua warga sipil yang melarikan diri dari Ghouta Timur melalui koridor kemanusiaan, termasuk perempuan dan anak-anak, patut dicela," kata Komisaris Karen Koning AbuZayd.
"Dalam banyak contoh, interniran yang sedang berlangsung atas individu-individu ini berakibat pada perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan penahanan tidak sah dari puluhan ribu individu," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
